Bentuk Wewenang Gubernur

Indonesia merupakan negara kesatuan yang dimana Presiden memegang peran sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Masing – masing termaktub dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1). Waktu empat puluh tahun dalam suasana penyelenggaraan pemerintah sentralistik (orde lama dan orde baru), bukan saja menyebabkan ketiadaan pengalaman mengelola otonomi secara wajar. Lebih dari itu, telah pula membentuk tingkah laku dan sikap budaya sentralistik. Dimulai dengan UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menginginkan suatu garis lurus politik otonomi baru menurut asas desentralisasi menggantikan UU No.5 Tahun 1974 yang sarat dengan unsur sentralistik.

Waktu empat puluh tahun dalam suasana penyelenggaraan pemerintah sentralistik (orde lama dan orde baru), bukan saja menyebabkan ketiadaan pengalaman mengelola otonomi secara wajar. Lebih dari itu, telah pula membentuk tingkah laku dan sikap budaya sentralistik.

Namun betapapun luasnya otonomi, gerakannya harus tetap selaras dengan Pemerintah Pusat. Gubernur sebagai representasi kepala daerah mengemban wewenang dari Pusat yang tujuan utamanya mengharmoniskan hubungan antara pusat dan daerah, sesuai dengan Undang – Undang Mengenai Pemerintahan Daerah No. 32 Pasal 20 ayat (2) “Dalam menyelenggarakan pemerintahan, Pemerintah menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang – undangan.” Lalu pasal 12 ayat (2) Urusan pemerintahan yang dilimpahkankepada Gubernur disertai dengan pendanaan sesuai dengan urusan yang didekonstrasikan“Hal ini menjawab pertanyaan bentuk wewenang apakah yang dimiliki Gubernur.

Salah satu bentuk wewenang yang dimiliki Gubernur adalah delegasi yang terdekonsentrasi. Delegasi yang berarti pemberian kekuasaan untuk melaksanakan kegiatan tertentu pada badan pemerintah lain, jelas terlihat pada pelimpahan wewenang vertikal Presiden terhadap Gubernur, dengan kata lain otonomi luas bertolak dari prinsip “Semua urusan pemerintahan pada dasarnya menjadi urusan tumah tangga daerah, kecuali yang ditentukan sebagai urusan pusat”. Hal ini akan lebih jelas terlihat jika dikaitkan dengan paham negara sejahtera (welfare State), sistem yang diharapkan dapat melayani segala aspek kehidupan bermasyarakat terutama yang berkaitan dengan pelayanan urusan dan kepentingan umum baik dibidang politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Sehingga sistem ini berbanding lurus dengan asas penyelenggaraan kepentingan umum yang menghendaki penyelenggaraan tugas pemerintah negara yang mengutamakan kepentingan umum.

otonomi luas bertolak dari prinsip “Semua urusan pemerintahan pada dasarnya menjadi urusan tumah tangga daerah, kecuali yang ditentukan sebagai urusan pusat

Akan tetapi disayangkan sistem delegasi yang terdekonsentrasi ini tidak berlanjut hingga bupati atau walikota yang berada di bawah Gubernur. Dalam Undang – Undang 32 pasal 10 ayat (2) mengatakan “Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas – luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.” Dalam pasal tersebut tidak disebutkan asas dekonsentrasi, sehingga dapat ditafsirkan dalam ruang lingkup daerah, Gubernur tidak memiliki hubungan hierarki terhadap Bupati atau Walikota sehingga akan menimbulkan masalah yang menyulitkan koordinasi.

President Chair by ~Rastasaurio

President Chair by ~Rastasaurio

Mencakup tiga aspek bentuk wewenang

Selain delegasi, dapat ditemukan ciri – ciri bentuk wewenang yang lain dalam Gubernur. Dalam Undang – Undang mengenai Pemerintahan Daerah dijelaskan dalam pasal 38 ayat (1) “Gubernur dalam kedudukannya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 37 memiliki tugas dan wewenang…….” melihat pasal tersebut Gubernur dapat dikatakan mendapat kewenangan atributif dari Undang – Undang, karena kewenangan atributif merupakan kewenangan yang melekat dan berasal dari Perundang – undangan. Penjabaran wewenang Gubernur yang berjumlah enam poin dalam pasal tersebut merupakan bentuk wewenang atributif pada Gubernur.

Dan terakhir Gubernur juga memiliki wewenang mandataris dari Presiden, sebab Gubernur harus mempertanggungjawabkan kegiatannya pada Presiden. Hal inipun tercantum dalam Undang – Undang No. 32 Pasal 27 Ayat (3) “Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk Gubernur, dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk Bupati/Walikota 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.” Terdapat pula dalam pasal 37 ayat (2) “Dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur bertanggung jawab kepada presiden.” Mandataris berarti kewenangan yang diturunkan ke lembaga pemerintah lain, namun tanggung jawab masih terdapat pada pemberi wewenang. Presiden sebagai pihak yang menurunkan kewenanganannya kepada Gubernur harus bertanggungjawab atas penyelenggaraan pemerintah daerah dalam kekuasaan Gubernur tersebut. Sehingga Presiden dapat memberhentikan sementara Gubernur tanpa melalui usulan DPRD jika Gubernur terlibat permasalahan – permasalahan yang sudah ditentukan dalam Undang – Undang.

Dapat disimpulkan dalam kekuasaan yang dimiliki Gubernur mencakup tiga bentuk wewenang yakni delegasi dekonsentrasi, atributif, dan mandat. Hal ini disebabkan selain memberikan kewenangan vertikal kepada Gubernur, Presiden juga bertanggung jawab atas kinerja Gubernur dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan di daerah. Tambah lagi Undang – undang juga merumuskan kewenangan – kewenangan Gubernur.

About these ads

7 responses to “Bentuk Wewenang Gubernur

  1. tkx atas pmasukannya…dgn ini saya tahu skarang dan saya bisa mengerjakan tugas dgn mudah …
    salam kenal
    selma fadhila saya sekolah di sekolah teladan sdn.papandayan1,bogor

    • Iya Selma
      sama – sama :)
      saya juga berterima kasih selma udah mau baca tulisan saya
      saya appreciate murid sd sekarang sudah mau baca dan paham mengenai wewenang gubernur :D
      semoga selma bisa menjadikan ilmu ini lebih berharga dengan cara dishare ke temen2 selma
      ok?
      semangat ya selma, sama tugasnya :D

  2. Om saya mau nanya, UU No.32 yg menyebutkan delegasi dimana ya om?? Masa masih bingung soal delegasi Gubernur.. Trimakasih

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s