Korelasi antara Sistem Pemerintahan, Negara Hukum, dan Hukum Administrasi Negara

Guilty judge by =Mon-artifice

Guilty judge by =Mon-artifice


Konsep negara hukum sangat terkait dengan sistem hukum yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Menurut Philipus Hadjon ada tiga macam konsep Negara Hukum yakni Rechstaat, Rule of Law, dan Negara Hukum Pancasila. Bagi Negara Hukum Indonesia istilah negara hukum secara jelas telah diatur tegas dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang – Undang Dasar 1945 yang menyebutkan “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hal ini berarti setiap pemegang kekuasaan dalam negara, pada saat menjalankan tugas dan wewenangnya harus berdasarkan hukum yang berlaku.

Bagi Negara Hukum Indonesia istilah negara hukum secara jelas telah diatur tegas dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang – Undang Dasar 1945

Istilah negara hukum jika disangkutpautkan dengan sistem pemerintahan Indonesia agaknya memang harus dicermati dari berbagai sisi. Indonesia merupakan negara penganut paham presidensil, hal ini dapat dilihat dari MPR yang tidak lagi merupakan lembaga tertinggi dan komposisinya terdiri atas seluruh anggota DPR dan DPD yang keduanya dipilih rakyat. Begitu pula dengan Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Selain itu presiden tidak dapat membubarkan DPR, sehingga kekuasaan legislatif lebih dominan. Namun pada saat kekuasaan legislatif menjadi dominan, akan ada gejala – gejala Heavy Parliament dalam sistem pemerintahan Indonesia yang menganut aliran positivisme hukum. Hal ini dimaknai sebagai negara hukum. Karena penafsiran Negara Hukum di Indonesia diwujudkan dengan bentuk Pembuatan Undang – Undang. Ini tercermin pada Program Legislasi Nasional yang justru sering bersifat sektoral sehingga sering mengabaikan kewenangan departemen lainnya. Salah satu kejadian aktual mengenai hal ini ialah benturan antara UU ITE dan UU KPK dalam kewenangan penyadapan. Jangan sampai realita membenarkan pendapat banyak orang bahwa Indonesia bukan Negara Hukum melainkan Negara Undang – Undang.

Ini tercermin pada Program Legislasi Nasional yang justru sering bersifat sektoral sehingga sering mengabaikan kewenangan departemen lainnya

Menurut Moh. Mahfud MD da SF Marbun pengertian Hukum Administrasi Negara yang luas terdiri dari tiga unsur, pertama Hukum Tata Pemerintah (Huukum mengenai kekuasaan untuk melaksanakan Undang – Undang), kedua Hukum Administrasi Negara sendiri dalam arti sempit (tugas – tugas yang ditetapkan dengan Undang – Undang sebagai urusan negara), dan terakhir Hukum Tata Usaha Negara (mengenai surat menyurat, rahasia dinas dan jabatan, kearsipan dan dokumen, pelaporan dan statistik, tatacara penyimpanan berita acara, pencatatan sipil, pencatatan nikah, talak, rujuk, publikasi, penerbitan – penerbitan negara). Tak dapat disangkal HAN (Hukum Administrasi Negara) seperti tentakel gurita yang menyentuh hampir semua aspek Pemerintah, selain itu HAN juga merupakan ujung tombak pemerintah dalam mewujudkan good governance, sebab HAN merupakan bagian dari hukum publik karena berisi pengaturan yang berkaitan dengan masalah umum (kolektif).

Hukum Progresif sebagai titik Equilibrium

Lalu apa korelasi antara Sistem Pemerintahan, Negara Hukum, dan Hukum Administrasi Negara? Meminjam istilah Alm. Satjipto Raharjo, Hukum Progresif merupakan titik temu diantara ketiganya. Model hukum progresif menitik beratkan bahwa, hukum itu untuk manusia, dan bukan manusia untuk hukum. Gagasan beliau memang merupakan lawan dari positivisme hukum, karena beliau berkeyakinan bahwa positivisme hukum tidak dapat dijadikan jaminan untuk menciptakan kepastian hukum dan keadilan secara seimbang. Dengan penjabaran tersebut kita dapat melihat esensi dari Negara Hukum yang baik bagi Sistem Pemerintahan Indonesia dengan asas kepentingan umum dari Hukum Administrasi Negara.

karena beliau berkeyakinan bahwa positivisme hukum tidak dapat dijadikan jaminan untuk menciptakan kepastian hukum dan keadilan secara seimbang

Maksud utama dari penerapan konsep negara hukum di Indonesia seharusnya condong pada Negara Hukum Materil bukan negara hukum formil, sehingga Sistem Pemerintahan Indonesia yang setiap perbuatannya harus dengan landasan yuridis dapat mengikuti perkembangan hidup manusia. Sebab jika terpaku pada konsep negara formil, UU tidak akan dapat mengakomodasi perubahan berbagai sektor kehidupan. Hal ini sejalan dengan pendapat Von Savigny bahwa Hukum selalu tertinggal dari perkembangan masyarakat. Oleh karena itu dengan berpegangan teguh pada konsep hukum materil, aparatur negara dapat melakukan suatu terobosan hukum “law breaking ” dalam bentuk diskresi yang tetap sarat dengan nilai – nilai good government. Selain dalam bentuk diskresi penerapan terobosan hukum juga dapat dilakukan dalam pertimbangan putusan pengadilan. UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman telah memerintahkan agar Hakim menggunakan wewenangnya untuk menggali nilai – nilai (perubahan) yang terjadi dalam masyrakat didalam memutus suatu perkara.

Oleh karena itu dengan berpegangan teguh pada konsep hukum materil, aparatur negara dapat melakukan suatu terobosan hukum “law breaking ”

Sistem pemerintahan negara Indonesia tidak akan legitimate tanpa adanya Supremasi Hukum yang mengedepankan asas utama dalam HAN yakni penyelenggaraan kepentingan umum. Dengan begitu arah perkembangan masyarakat akan sejalan dengan tujuan Negara dan gelar Negara Hukum Pancasila yang di dengungkan Philipus akan sangat tepat disandangkan ke pundak bangsa.

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s