Calon Presiden Independen: Siapa Takut?

Tribute to Indonesia by ~strght

Tribute to Indonesia by ~strght

Pemilihan umum presiden tahun 2014 dapat dipastikan akan menjadi medan tempur bagi banyak pihak. Hal ini dikarenakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang telah memimpin Indonesia dalam dua periode dipastikan akan digantikan oleh Presiden baru yang terpilih. Oleh karenanya tidak mengherankan jika perang urat syaraf telah dimulai dari saat ini. Salah satu isu yang berkembang ialah persoalan calon presiden independen. Maksud dari kata independen disini dalam pencalonannya, tidak diusulkan partai politik ataupun gabungan partai politik. Ya, ini isu lama yang kembali memanas karena diajukan DPD setelah sebelumnya diikhtiarkan oleh Fadjroel Rahman melalui Pengujian Undang – Undang di Mahkamah Konstitusi hingga akhirnya dikandas ditengah jalan.

Isu ini tidak lahir karena obrolan warung kopi biasa, namun dilatar belakangi dengan berbagai semangat dan permasalahan. Demokrasi yang menghendaki partisipasi masyarakat sebanyak – banyaknya jelas menjadi denyut jantung berkembangnya isu calon presiden independen hingga saat ini. Adapun permasalahan pelik seperti antipati masyarakat terhadap partai politik yang belakangan jauh panggang dari api. Sikap antipati yang sering sering disebut sebagai deparpolisasi telah terbukti keabsahannya jika melihat sikap para anggota parlemen saat ini yang sibuk merenovasi gedungnya dan menonton video porno saat sidang. Fatsoen politik para politisi yang semula menjadi wakil rakyat telah menjelma jadi wakil partai politik masing – masing.

Demokrasi yang menghendaki partisipasi masyarakat sebanyak – banyaknya jelas menjadi denyut jantung berkembangnya isu calon presiden independen

Oleh karenanya, ketika ingin mengimplementasikan calon presiden independen dalam sistem pemilihan presiden di Indonesia permasalahannya kemudian selain harus mengamandemen UUD 1945, juga harus memikirkan nasib presiden independen pada masa pemerintahannnya jika terpilih. Hal ini dikarenakan adanya benturan antara sistem presidensial dan multipartai yang ada di Indonesia, dan ditambah buruknya fatsoen politik para anggota parlemen. Dalam tataran teoritis Scott Mainwaring jelas menyatakan bahwa dalam sistem presidensial yang menjadi isu utama adalah hubungan antara bidang eksekutif dengan legislatif. Sistem multipartai memang tidak tersurat dalam UUD 1945, namun dalam prakteknya memang partai politik yang eksis di Indonesia jumlahnya lebih dari dua. Sesuai dengan pendapat yang diutarakan Duverger mengenai sistem kepartaian dimana indikator penentu sistem kepartaian yang dianut suatu negara dilihat dari jumlah partai yang aktif dan eksis.

:icondikky85: martabat by ~dikky85

:icondikky85: martabat by ~dikky85

Apakah keadaan multipartai di Indonesia saat ini sehat? Jika dilihat dari latar belakang pendirian partai politik tentu ini tidak sehat. Betapa tidak, pasca dibukanya keran politik selepas reformasi tercatat ada lebih dari 200 partai politik yang dibentuk. Hal ini terkesan pembentukkan mayoritas partai politik saat itu dilatar belakangi hausnya para elit politik untuk mengukuhkan dominasi politiknya, dibanding kesadaran akan sebuah nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat yang dimanifestasikan dalam sebuah ideologi partai politik.

Imbasnya dalam pemerintahan nanti ketika legislatif sangat gemuk dengan jumlah partai politik akan sangat sulit untuk mencapai kata sepakat karena terlalu banyak kepentingan yang diperjuangkan, sehingga kebijakan – kebijakan yang muncul kemudian lebih terkesan untuk memenuhi hajat partai politik dibanding kebutuhan rakyat. Maka dari itu, presiden sebagai pelaksana fungsi ekskutif yang dalam beberapa hal membutuhkan kerja sama legislatif dalam melaksanakan kebijakan – kebijakannya akan banyak terjebak dalam lingkaran politik anggota legislatif. Terlebih jika presiden independen terpilih nanti yang notabene bukan merupakan koalisi partai politik, maka dapat dipastikan hubungan eksekutif dan legislatif akan semakin renggang.

Namun, fakta ternyata bicara lain, dalam tataran praktis Presiden SBY yang pada tahun 2009 kembali terpilih ternyata kembali menemui permasalahan yang sama pada masa pemerintahannya pada periode 2004 – 2009. Para ahli politik berpandangan bahwa tidak efektifnya pemerintahan SBY periode 2004 – 2009 banyak disebabkan minimnya koalisi di legislatif. Lalu pada pemilihan umum 2009 Presiden SBY mengoreksi kesalahannya dan membuat sebuah koalisi besar hingga mencapai persentase 60%. Akan tetapi koalisi besar tersebut ternyata tidak menjadi jaminan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini dibuktikan pembuatan kontrak politik yang baru saja dibuat ulang koalisi Presiden SBY. Rekomitmen semacam itu memang wajar terjadi dalam koalisi saat ini yang mana hanya besar secara kuantitas namun tidak sehat, hal tersebut terlihat dari warna – warni ideologi yang “dipaksa” untuk menjadi koalisi oleh Presiden SBY. Akibatnya heavy legislative yang menjangkit ranah legislatif ditambah buruknya fatsoen politik poilitisi menjerat kaki tangan Presiden SBY untuk bergerak leluasa mengeluarkan kebijakan – kebijakan sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Akan tetapi koalisi besar tersebut ternyata tidak menjadi jaminan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan

Maka dapat disimpulkan, cita – cita adanya presiden independen justru akan membawa angin segar baru dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Harus menunggu berapa lama lagi? Padahal sampai saat ini berbagai ramuan telah dicoba dalam menjalin hubungan antara ekskutif dan legislatif hingga akhirnya terbukti gagal. Tidak terikatnya presiden independen dalam cengkeraman politik akan menjadi senjata utama efektifitas pemerintahan jika dapat dipadukan dengan koalisi sehat dalam ranah legislatif. Maka sudah barang tentu pengaplikasian calon presiden independen harus diikuti dengan berbagai catatan, dimana perbaikan fatsoen politik para anggota legislatif menjadi PR besar yang harus diselesaikan. Jangan mengorientasikan diri untuk mencari popularitas dengan cara sibuk mengkritik dan lebih disibukkan dengan konsolidasi internal partai dibandingkan melakukan kerja nyata di ranah legislatif. Partai politik harus dapat mengontrol anggota – anggotanya dan harus ada sanksi tegas bagi para politisi yang mangkir kerja dan tidak optimal. Hingga akhirnya konsep calon presiden independen yang menjunjung tinggi nilai demokrasi dapat menjadi sebuah trigger mechanism penyulut perbaikan kinerja dan efektifitas kebijakan pemerintahan.

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s