Dampak Penerapan Outsourcing di Indonesia (II)

Labour by =piuccheperfetto

Labour by =piuccheperfetto

PROBLEMATIKA SISTEM OUTSOURCING

Dalam era kapitalis saat ini, lowongan pekerjaan melalui perusahaan penyedia jasa outsourcing ini sangat dibutuhkan didalam masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah. Sebab mayoritas sistem outsourcing ini memborong kebutuhan tenaga kerja yang bersifat penunjang core bussiness suatu perusahaan, seperti transportation service, IT technician, security service, dan cleaning service.[1] Permasalahannya kemudian seringkali tenaga kerja yang direkrut melalui sistem outsourcing tidak mendapatkan perlakuan yang adil. Penarikan kembali oleh perusahaan penyedia jasa outsource secara tiba-tiba karena ketidakpuasan perusahaan pengguna jasa outsource adalah salah satu contoh bentuk ketidakadilan tersebut.

Pembahasan kali ini akan mengurai regulasi–regulasi yang mengatur mengenai sistem outsourcing di Indonesia. Ditelisik satu persatu sehingga kita dapat memahami sebenarnya cita-cita legalisasi sistem outsourcing di Indonesia. Lalu akan digali pula implementasi sistem outsourcing di lapangan, agar kita dapat mengetahui bentuk kesewenang-wenangan yang banyak dikeluhkan para tenaga kerja outsource. Dari kedua pembahasan tersebut kita akan memahami resep apa yang tepat sebagai obat untuk menyembuhkan penyakit akut pada sistem outsourcing.

A. Regulasi Sistem Outsourcing Di Indonesia

Helper by ~Keydan

Helper by ~Keydan

Ketentuan Pasal 64 sampai dengan Pasal 66 dalam UU Ketenagakerjaan dan putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 012/PUU-I/2003 yang menolak bagian permohonan untuk menghapuskan klausula dalam pasal 64 sampai pasal 66, telah menjadi legitimasi tersendiri bagi keberadaan outsourcing di Indonesia. Artinya, secara legal formal, sistem kerja outsourcing memiliki dasar hukum yang kuat untuk diterapkan, keadaan demikian yang membuat pengusaha menerapkan sistem ini.[2]

Dalam putusan yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi, dalil pemohon yang beranggapan bahwa sistem outsourcing yang dapat dikatakan sebagai pola pekerjaan  yang berbentuk modern slavery ditolak karena tidak dapat dibuktikan dasarnya. Menurut para Hakim Mahkamah Konstitusi bahwa dalam Undang-undang  a quo sudah dijelaskan keberadaan dan batasan dari sistem outsourcing tersebut, yakni tenaga kerja yang bersangkutan tidak boleh digunakan untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang langsung berhubungan dengan proses produksi.

Undang-undang  a quo sudah dijelaskan keberadaan dan batasan dari sistem outsourcing

Child labour 2 by ~GMBAkash

Child labour 2 by ~GMBAkash

Mengenai perlindungan kerja, dalam Undang-undang Ketenagakerjaan sudah diatur bahwa tenaga kerja akan mendapat perlindungan kerja dan syarat-syarat yang sama dengan perlindungan kerja dan syarat-syarat pada perusahaan pemberi pekerjaan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena kedua hal itulah diputuskan bahwa sistem outsourcing tidak terbukti sebagai modern slavery, sehingga pasal 64, pasal 65, dan pasal 66 tidak dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Namun perlu diperhatikan, terdapat dissenting opinion dari dua Hakim Konstitusi yakni Prof. H. Abdul Mukhtie Fadjar, S.H., M.S. dan Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, S.H. yang mengatakan bahwa:

Kebijakan “outsourcing” yang tercantum dalam Pasal 64-66 UU Ketenagakerjaan telah mengganggu ketenangan kerja bagi buruh/pekerja yang sewaktu-waktu dapat terancam pemutusan hubungan tenaga kerja (PHK) dan men-downgrading-kan mereka sekedar sebagai sebuah komoditas, sehingga berwatak kurang protektif terhadap buruh/pekerja. Artinya UU Ketenagakerjaan tidak sesuai dengan paradigma proteksi kemanusiaan yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945.

Busy, Busy by ~redshoot

Busy, Busy by ~redshoot

Dalam PUU Ketenagakerjaan, pihak Pemerintah yang saat itu diwakili Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jacob Nuwa Wea  serta Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Yusril Ihza Mahendra beranggapan bahwa UU No. 13 Tahun 2003 Mengenai Ketenagakerjaan tidak pantas jika disebut sebagai “Paket 3 UU Perburuhan” karena tekanan kepentingan modal asing, karena:

  1. Pemberdayaan dan Pendayagunaan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi
  2. mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional
  3. memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya

Dalam konteks sistem outsourcing, pihak pemerintah juga menyebutkan secara tersirat dan tersurat bentuk tidak sepakat terhadap tudingan pemohon yang beranggapan ketentuan dalam Pasal 64-66 UU Ketenagakerjaan bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945. Pemerintah berargumen bahwa dalam hukum perdata pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja itu diperbolehkan dan pada kenyataannya menurut jenis dan sifatnya terdapat pekerjaan yang menjadi penunjang suatu usaha tertentu, sehingga rumusan Pasal 64 tidak bermasalah.

Pemerintah berargumen bahwa dalam hukum perdata pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja itu diperbolehkan

Adapun dalam Pasal 65 yang menurut pemerintah adalah upaya perlindungan kepada tenaga kerja dengan penetapan syarat-syarat bahwa pekerja tidak akan mendapat hak yang lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang bekerja tidak melalui sistem outsourcing. Sedangkan dalam Pasal 66 terdapat penegasan tentang pekerjaan seperti apa yang dapat diserahkan dengan perjanjian pemborongan, yakni yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. Adapun dalam hal hubungan kerja yang menghendaki masing-masing pihak mendapat keuntungan, maka ketika perusahaan penyedia jasa mendapatkan hasil adalah suatu yang wajar.

Maka kesimpulan argumentasi-argumentasi Pemerintah yakni UU No. 13 Tahun 2003 Mengenai Ketenagakerjaan  tidak bertentangan dengan konstitusi dan telah cukup mengakomodir kepentingan hak-hak asasi manusia, menjaga kebutuhan rakyat terutama masyarakat dunia usaha.


[1]               Syahfrizal Helmi, 2008, “Praktek Outsourcing di Indonesia”, http://shelmi.wordpress.com/2008/03/31/praktek-outsourcing-di-indonesia/, diakses 10 Oktober 2011

[2]              Hukumonline.com, “Hadang Outsourcing dengan Framework Agreement”,  http://hukumonline.com/berita/baca/hol19158/hadang-outsourcing-dengan-iframework-agreementi, diakses 10 Oktober 2011.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s