Kalahkan Goliath!

Korupsi akan dengan mudah diberantas jika hanya dilakukan satu atau dua orang secara terpisah dan sembunyi – sembunyi dalam suatu birokrasi, namun umumnya pada negara berkembang seperti Indonesia ini merupakan lingkaran setan yang dilakukan dalam kelompok.

Money_Money_Money_by_jfphotography

Dari sekian banyak pandangan yang dianggap salah kaprah terhadap birokrasi oleh ahli administrasi negara, yang paling bertolak belakang dengan fakta yang ada saat ini adalah pandangan bureaucracy equals corruption atau dengan kata lain birokrasi sebangun dengan korupsi. Pandangan negatif yang banyak ditentang itu jelas tidak muncul dengan sendirinya karena ketika ada asap pasti ada api. Laporan, investigasi, keluhan masyarakat adalah sumber yang menjadikan anggapan itu kenyataan.

Di Amerika pernah ada studi mengenai bagaimana pandangan mahasiswa yang mendalami ilmu pemerintahan memberikan penilaian terhadap birokrasi. Studi diambil dari tulisan karya mahasiswa tersebut yang diberi tugas mengenai birokrasi dan ringkasannya dibuat oleh Ivan Illich dan Barry Sander. Dan dalam ringkasannya yang pertama disebutkan ialah pandangan tentang bureaucracy equals corruption itu tadi. Sangat tidak mengherankan. Korupsi akan dengan mudah diberantas jika hanya dilakukan satu atau dua orang secara terpisah dan sembunyi – sembunyi dalam suatu birokrasi, namun umumnya pada negara berkembang seperti Indonesia ini merupakan lingkaran setan yang dilakukan dalam kelompok. Hasilnya dibagi bersama walau memang terkadang tidak merata, biasanya yang menjadi pimpinan mendapat hasil tidak lebih sedikit dari orang – orang di bawahnya.

Tidak dapat dipungkiri jika gelar koruptor tersemat dalam birokrasi negara berarti dengan mengesampingkan siapa dalangnya, Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah wayangnya. Karena birokrasi yang seharusnya menjadi motor penggerak negara tidak akan terlepas dari PNS yang menjadi rantai penghubung antara masyarakat dengan negara tersebut. Banyak terobosan sebenarnya yang dilakukan pemerintah dalam persoalan klasik ini. Salah satunya Pemkab Purwakarta yang membentuk sistem pelayanan satu pintu atauone – stop service. Semua pengurusan administrasi pelayanan publik mulai dari pembuatan kartu tanda penduduk ( KTP ) hingga perizinan mendirikan perusahaan atau pabrik bisa terlayani dengan baik. One – stop service merupakan implementasi Permendagri No 24/2006 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan Terpadu Satu pintu. hal ini secara langsung akan mengurangi tingkat korupsi dalam sebuah birokrasi. Dengan one-stop service ini diharapkan akan menghilangkan kesan lamban pada birokrasi, sebab jika kita merujuk pada identifikasi yang dilakukan oleh Peter (1986) yang menyebutkan alasan – alasan umum yang biasanya digunakan birokrasi jika ingin menghindari keharusan mengambil tindakan, hampir semua alasannya menggunakan prosedur dan aturan – aturan yang diikuti secara kaku. Dapat ditarik kesimpulan bahwa mereka lebih berorientasi pada aturan – aturan atau prosedur dalam menjalankan tugasnya ketimbang pada tujuan pokok tugasnya yakni melayani masyarakat.

Pada saat mereka memiliki tameng tersebut dalam rentetan birokrasi, akan muncul peluang timbulnya korupsi yang menawarkan jalan pintas. Masyarakat tidak akan memiliki banyak piilhan sebab kenyataannya bahwa kelambanan di satu meja maupun satu institusi pelayanan pasti akan berdampak terhadap rangkaian proses birokrasi yang harus dijalani masyrakat. Sebenarnya praktek korupsi ini dapat ditekan dengan sistem rekruitmen yang baik, penyediaan sarana administrasi, dan sistem pengawasan yang jelas.

Anwari (2003) bahkan menyatakan baik pada orde baru maupun masa sesudahnya, birokrasi Indonesia hanya mampu memenuhi satu imperatif weberian, yaitu hierarkis piramidal. Sedangkan untuk imperatif yang lain, yakni rasional dan efisien, birokrasi Indonesia jauh dari yang diharapkan. Dalam pendapat lain mengenai birokrasi di Indonesia terdapat pula kecendrungan adanya birokrasi Orwellian, dimana proses pertumbuhan kekuasaan birokrasi atas masyarakat sehingga kehidupan masyarakat menjadi dikendalikan oleh birokrasi. akibatnya, birokrasi Indonesia semakin membesar (big burearucracy) dan cenderung tidak efektif, apalagi efisien.

Mengutip pandangan M. Irfan Islamy (1998) dalam hal penyakit birokrasi yang kronis itu, maka perlu dilakukan brain wash (cuci otak) untuk mendoktrinisasikan cara berpikir yang jernih dan positif untuk membela kebenaran dan kepentingan rakyat. Blood wash (cuci darah) untuk membersihkan penyakit korup dan sikap serta perilaku yang tidak jujur dan tidak bertanggung jawab; dan heart wash (cuci hati) untuk mengobati penyakit arogan sok kuasa ingin menangnya sendiri, pemarah, dan antiperbedaan. Diharapkan dengan perbaikan dalam birokrasi tersebut PNS yang berada didalamnya akan turut serta. Harus ada daerah – daerah seperti Pemkab Purwakarta lainnya yang berani menginisiasi perlawanan terhadap orang – orang yang menjebak pelaku birokrasi dalam lingkaran setan dengan bumbu vested interest. Perlawanan terhadap Goliath.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s