Dekonsentrasi Gubernur Rezim UU Pemda Nomor 32 Tahun 2004

Indonesia merupakan negara kesatuan yang dimana Presiden memegang peran sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Masing – masing termaktub dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1). Kurun waktu empat puluh tahun dalam suasana penyelenggaraan pemerintah sentralistik (orde lama dan orde baru), menyebabkan ketiadaan pengalaman mengelola otonomi secara wajar. Lebih dari itu, politik hukum yang terbentuk memperlihatkan nafas sentralistik yang kental pada tingkat daerah. Hingga pembentukan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan suatu garis lurus politik otonomi berdasarkan asas desentralisasi, menggantikan rezim UU No. 5 Tahun 1974 yang sarat dengan unsur sentralistik.

Waktu empat puluh tahun dalam suasana penyelenggaraan pemerintah sentralistik (orde lama dan orde baru), bukan saja menyebabkan ketiadaan pengalaman mengelola otonomi secara wajar. Lebih dari itu, telah pula membentuk tingkah laku dan sikap budaya sentralistik.

Namun betapapun luasnya otonomi, gerakannya harus tetap selaras dengan Pemerintah Pusat. Gubernur sebagai representasi kepala daerah mengemban wewenang dari Pusat yang tujuan utamanya mengharmoniskan hubungan antara pusat dan daerah. Hal tersebut tercermin pada rezim Undang – Undang Mengenai Pemerintahan Daerah No. 32 Tahun 2004 (UU Pemda 32/2004) Pasal 20 ayat (2) yang menjelaskan bahwa “dalam menyelenggarakan pemerintahan, Pemerintah menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang – undangan”. Pasal tersebut menjawab pertanyaan bentuk wewenang apakah yang dimiliki Gubernur, termasuk dekonsentrasi.

Namun terdapat pasal yang menarik untuk dibahas, yakni Pasal 1 angka 7, 8, dan 9 UU Pemda 32/2004 yang membedakan kata kerja antara dekonsentrasi, desentralisasi, dan tugas pembantuan, yakni:

  • Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  • Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
  • Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Menggunakan analisis hermeneutika, kata “pelimpahan” pada dekonsentrasi dapat dipahami sebagai pemberian kekuasaan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan urusan tertentu. Dengan kata lain, Gubernur sebagai satu-satunya subjek yang disebutkan pada Pasal 1 tersebut mendapat pelimpahan wewenang sebagai menjadi wakil Pemerintah Pusat untuk melaksanakan urusan Pemerintah Pusat di daerah

Dekonsentasi sebagai mandataris dari Presiden memberikan konsekuensi hukum, diantaranya Gubernur harus mempertanggungjawabkan kegiatannya pada Presiden. Hal inipun tercantum dalam UU Pemda No. 32/2004 Pasal 37 ayat (2) “dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur bertanggung jawab kepada presiden.” Lebih lanjut Pasal 27 Ayat (3) menjelaskan mengenai bentuk pertanggungjawaban Gubernur tersebut:

laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk Gubernur, dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk Bupati/Walikota 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun”. 

Laporan pertanggung jawaban tersebut secara tidak lansung menegaskan bahwa mandataris kewenangan yang diturunkan ke lembaga pemerintah daerah, tidak menghapus tanggung jawab pemilik wewenang. Presiden sebagai pihak yang menurunkan kewenanganannya kepada Gubernur harus bertanggungjawab atas penyelenggaraan pemerintah daerah dalam kekuasaan Gubernur tersebut. Sehingga Presiden dapat memberhentikan sementara Gubernur tanpa melalui usulan DPRD jika Gubernur terlibat permasalahan – permasalahan yang sudah ditentukan dalam Undang – Undang.

Dapat disimpulkan bahwa Gubernur sebagai menjadi pemegang wewenang dekonsentrasi, menciptakan hubungan vertikal antara pusat dan daerah. Pelimpahan kewenangan kepada Gubernur mengakibatkan Presiden bertanggung jawab atas kinerja Gubernur dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan di daerah. Konsep tersebut memperlihatkan perbedaan antara “pelimpahan” (dekonsentrasi) yang tidak menegasikan Presiden sebagai pemilik urusan pemerintahan dan “penyerahan” (desentralisasi) yang memberikan keleluasan kepada daerah untuk menjalankan otonomi seluas – luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan.

Advertisements

8 responses to “Dekonsentrasi Gubernur Rezim UU Pemda Nomor 32 Tahun 2004

  1. tkx atas pmasukannya…dgn ini saya tahu skarang dan saya bisa mengerjakan tugas dgn mudah …
    salam kenal
    selma fadhila saya sekolah di sekolah teladan sdn.papandayan1,bogor

    • Iya Selma
      sama – sama :)
      saya juga berterima kasih selma udah mau baca tulisan saya
      saya appreciate murid sd sekarang sudah mau baca dan paham mengenai wewenang gubernur :D
      semoga selma bisa menjadikan ilmu ini lebih berharga dengan cara dishare ke temen2 selma
      ok?
      semangat ya selma, sama tugasnya :D

  2. Om saya mau nanya, UU No.32 yg menyebutkan delegasi dimana ya om?? Masa masih bingung soal delegasi Gubernur.. Trimakasih

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s