Pemadaman Listrik : Antara Kebijakan dan Kebajikan

Pemadaman listrik yang marak terjadi di Indonesia dan khususnya daerah Yogyakarta menjadi momok tersendiri bagi masyarakat, terutama mereka yang kegiatannya sangat tergantung pada tersedianya suplai listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN). Banyak sekali alasan yang kemudian dilontarkan PLN yang dalam hal ini berperan sebagai perusahaan negara yang mengurus segala tetek bengek masalah – masalah listrik di Indonesia. Alasan – alasan yang dikemukakan antara lain faktor alam yang tidak menentu, salah satu bentuk pengaplikasian regulasi pemadaman bergilir yang (katanya) terencana, kerusakan teknis yang tidak terduga, dsb. Namun alasan – alasan mereka tidak dapat menutupi kenyataan bahwa mereka melanggar hak – hak rakyat sebagai konsumen.

tiang listrik by ~sparkostovsorinasigo

tiang listrik by ~sparkostovsorinasigo

Perlu dicermati penjabaran dalam pohon klasifikasi perbuatan – perbuatan pemerintah, sehingga kita dapat mengetahui termasuk dalam perbuatan pemerintah yang manakah pemadaman listrik yang dilakukan PLN. Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan kepentingan umum, perbuatan – perbuatan pemerintah dibagi dua, yaitu perbuatan hukum dan bukan perbuatan hukum. Setelah itu perbuatan hukum sendiri dibagi dua menjadi perbuatan hukum menurut hukum privat dan perbuatan hukum menurut hukum publik. Perbuatan hukum menurut hukum publik ada dua macam, perbuatan hukum publik yang bersegi satu (eenzijdige publiektrechtelijk handeling )dan perbuatan hukum publik yang bersegi dua (tweezijdige publiekrechtelijke handeling).

PLN Otoriter ?

Jika dikorelasikan dengan penjabaran sebelumnya, seharusnya PLN melaksanakan perbuatan hukum publik yang bersegi dua. Dengan kata lain dalam melakukan tugasnya untuk menyelenggarakan kepentingan umum, pemadaman yang dilakukan PLN seharusnya di asosikan dengan masyarakat luas dan perusahaan kecil dan menengah yang kegiatannya bergantung pada ketersediaannya listrik. Dengan begitu dapat ditentukan dengan baik kapan pemadaman seharusnya dilakukan dan pengorbanan masyarakat dapat diminimalisir sehingga hak – hak masyarakat sebagai pengguna listrik dapat terjaga dengan baik tanpa mengesampingkan kewajiban moral kita untuk hemat energi.

Fakta tidak semanis teori, banyak sekali ditemukan pemadaman – pemadaman yang datangnya tidak dengan permisi dan ini merupakan perbuatan hukum publik yang bersegi satu. Tanpa pemberitahuan kapan dan berapa lama pemadaman akan terjadi tiba – tiba aliran listrik berhenti. Masyarakat golongan atas tidak akan merasa terganggu dengan pemadaman tersebut karena mereka mempunyai generator set yang siap mengalirkan listrik jika PLN melakukan pemadaman bergilir. Bercermin dari hajatan akbar para murid sekolah di Indonesia, Ujian Akhir Nasional. Banyak masyarakat yang mengeluh dengan sistem yang berlaku saat ini, walaupun pemerintah menyatakan akan meminimalkan pemadaman listrik menjelang dan saat UAN berlangsung, lagi – lagi fakta bicara lain dengan apa yang dibicarakan. Aliran listrik terhenti saat malam hari dan kebetulan bertepatan dengan jam belajar anak – anak pada umumnya. Entah ini direkayasa atau tidak, tapi ini tetap sebuah pelanggaran hak konsumen.

Perilaku PLN sebagai perusahaan negara dibidang kelistrikan secara tidak langsung akan menjadi cermin keadaan pemerintah saat ini, sehingga tidak mengherankan jika sikap apatis masyarakat terhadap pemerintah tidak lepas dari kinerja PLN. Jika PLN berdalih putusnya aliran listrik dikarenakan cuaca buruk dan ini diluar kekuasaan mereka, alasan ini tidak dapat diterima. Pemerintah mempunyai organ lain yaitu Badan Metereologi dan Geofisika (BMG)yang tugas utamanya memperkirakan kapan hujan dengan skala besar akan datang, sehingga jika kordinasi antara PLN dan BMG berjalan dengan baik, seharusnya ada langkah – langkah preventif dari PLN menanggapi hal ini. Musim hujan yang dibumbui dengan hujan lebat dan angin kencang toh tidak terjadi sekali ini di Indonesia, bukan merupakan hal baru di Indonesia yang merupakan negara tropis.

Penegakkan asas – asas pemerintah baik

Seharusnya intensitas cek berkala pada organ – organ penyuplai listrik di perbanyak dan kondisikan dengan keadaan. Sehingga hal – hal teknis seperti kabel putus, konslet pada gardu, tiang listrik rubuh dapat diminimalisir jumlahnya. Karena dengan dihormatinya hak – hak masyarakat, PLN berarti menjunjung tinggi asas kepastian hukum (principle of legal security )dalam penyelenggaran kegiatannya. Sebab PLN yang bergerak di bidang administrasi negara secara langsung akan bersinggungan dengan masyarakat, PLN adalah salah satu ujung tombak pemerintah dalam penegakkan hak – hak rakyat. Kehati – hatian PLN dalam menjamin suplai listrik kepada masyarakat pun secara tidak langsung memegang asas bertindak cermat ( principle of carefulness). Dengan melihat kebutuhan masyarakat akan listrik dan kewajiban moral untuk menghemat energi, sebuah sistem pemadaman yang sistematis akan menjadi tuntutan utama bagi PLN. Setelah semuanya terpenuhi asas penyelenggaraan kepentingan umum (principle of public service)dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan vide alinea IV pembukaan UUD 1945 dan pasal 33 Batang Tubuh UUD 1945.

sebuah sistem pemadaman yang sistematis akan menjadi tuntutan utama bagi PLN

Indonesia sebagai negara hukum dinamis (welfare state, negara kesejahteraan) harus menerima kenyataan bahwa masih banyak hal yang harus dibenahi, terutama dalam hal yang paling fundamental salahsatunya yaitu listrik. Tuntutan pemerintah agar masyarakat turut aktif bekerja memutar roda perekonomian akan dipandang rendah oleh masyarakat karena kebutuhan listrik sebagai hal pokok dalam membangun usaha saja tidak terpenuhi. Tuntutan pemerintah agar kualitas pendidikan dimasyarakat terus meningkat akan dicemooh masyarakat karena jam belajar anak – anak tidak difasilitasi cahaya terang dari lampu yang tidak menyala karena ketiadaan listrik. Akhirnya masyarakat menuntut balik pemerintah untuk berbenah diri mengatasi hal yang sedemikian pokok yaitu regulasi PLN mengenai suplai listrik. PLN harus meningkatkan kualitasnya, jangan sampai ketidakbecusan PLN dalam suplai listrik menimbulkan ide untuk mendatangkan perusahaan asing untuk menangani hal ini. Jangan sampai bidang yang mendatangkan devisa besar bagi negara dikeruk oleh privatisasi asing. Akan semakin gelap negeri ini jika itu terjadi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s