RUU Nikah Sirih Refleksi Sistem Administrasi Indonesia

Wedding Ring by ~snavclick


Nikah di bawah tangan atau yang lebih populer dengan sebutan nikah sirih menjadi sorotan utama bagi sebagian masyarakat. Bagaimana tidak, bagi mereka yang terbukti melakukan nikah sirih di ancam sanksi pidana 3 bulan dan denda maksimal 5 juta. Selain mengatur nikah sirih, dalam RUU tersebut memuat ketentuan pidana mengenai perkawinan mut’ah, perkawinan kedua, ketiga, keempat, perceraian tanpa dimuka pengadilan, melakukan perzinahan dan menolak bertanggung jawab, dan menjadi wali dalam pernikahan namun sebenarnya tidak berhak.

Wacana untuk memidana pelaku nikah sirih muncul karena disebabkan oleh tingginya jumlah korban yang sebagian besar merupakan perempuan dan anak – anak yang tidak bisa menuntut haknya karena tidak terbukti secara hukum memiliki hubungan pernikahan. Pada awal 2010 saja sudah ada lebih dari 200 kasus pelaporan penganiayaan terhadap para istri yang terikat dalam hubungan pernikahan sirih, jelas hal ini akan menjurus kepada perceraian.

Dalam norma agama tidak dilarang bagi siapapun untuk melakukan nikah sirih, tidak mengherankan jika hal ini kerap dijadikan tameng bagi para pelaku nikah sirih tanpa menyadari ekses – ekses yang akan muncul. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma’ruf Amin menjelaskan bahwa pernikahan itu bisa menjadi halal, tetapi bisa juga menjadi haram. Pernikahan sah dan halal jika tidak menimbulkan korban atau kerugian bagi kedua belah pihak. Namun pernikahan sah bisa menjadi haram jika menimbulkan korban.

Pro kontra yang muncul ke permukaan, menunjukkan hal ini masih menjadi tabu bagi sebagian masyarakat. Mereka yang setuju RUU ini disahkan beranggapan bahwa ini merupakan sebuah bentuk proteksi bagi anak – anak dan perempuan yang biasanya menjadi korban. Bagi pihak istri banyak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan/atau tidak mendapat penghidupan yang layak. Sedangkan bagi anak – anak, sudah barang tentu mereka akan menjadi korban broken home dan dalam akta kelahirannya hanya akan ada nama Ibu tanpa mencantumkan nama ayah mereka, dan kemungkinan besar akan terjadi kesenjangan sosial pada anak tersebut. Mantan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Laica Marzuki menyatakan, nikah sirih memang layak dipidanakan karena jika dibiarkan maka korban dari anak-anak perempuan akan terus bertambah. “Karena itu orang yang melakukan nikah siri harus dipidanakan. Karena yang menjadi korban adalah anak perempuan kita, mereka tersesat dalam suatu ikatan suci pernikahan,” kata Laica.

bagi anak – anak, sudah barang tentu mereka akan menjadi korban broken home dan dalam akta kelahirannya hanya akan ada nama Ibu tanpa mencantumkan nama ayah mereka, dan kemungkinan besar akan terjadi kesenjangan sosial pada anak tersebut.

Sebagian lain masyarakat menganggap hal ini mencampuri urusan agama, dan secara langsung menentang ajaran agama yang sudah jelas memperbolehkan perbuatan tersebut. Selain itu pemerintah dianggap tidak tepat dalam menyoroti suatu hal dan mengambil kebijakan. Kebiasaan kumpul kebo dan maraknya Pekerja Seks komersial (PSK) di wilayah lokalisasi yang menyalahi norma agama dan norma susila seakan – akan luput dari perhatian pemerintah, sudah sepantasnya hal ini yang di prioritaskan untuk dibahas dan dicari jalan keluarnya terlebih dahulu. Karena masalah ini pun dapat berujung nikah sirih. Salah seorang anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Iskan Qolba Lubis MA justru menanggapi hal ini sebagai pengalihan “Isu penikahan sirih tidak menjadi agenda pembahasan DPR RI pada masa sidang tahun ini dan saya yakin hal ini merupakan pengalihan isu. Tahun ini saja pembahasan, tidak dijadwalkan. Ini muatannya feminisme,” ujarnya.

Penyebab utama yang memaksa masyarakat memilih nikah sirih cenderung karena faktor ekonomi dan kurangnya pendidikan. Pernikahan yang dapat menjadi sarana mobilitas sosial membuat masyarakat pada umumnya mengambil jalan pintas untuk menuruti ajakan nikah sirih, namun tak sedikit pula yang menjadi korban penipuan. Seorang istri yang pada awalnya dijanjikan hidup mewah bergelimangan harta, jika sewaktu – waktu ditinggalkan suaminya akan menjadi persoalan sulit kalau ingin menuntut nafkah anak atau kewajiban lain. Namun sebelum mengeluarkan kebijakan, pemerintah hendaknya bercermin terlebih dahulu karena tingginya biaya pendaftaran administrasi pernikahan adalah alasan lain mengapa masyarakat memilih nikah sirih. Pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab mengenai hal ini sudah selayaknya memegang prinsip high eficiency bagi rakyat. Karena tanpa hal itu, sikap high morality pada masyarakat yang menjadi sasaran utama pemerintah dapat terwujud. Dengan dimudahkannya akses pernikahan yang tercatat, otomatis pilihan masyarakat akan sesuai dengan harapan pemerintah. Selain itu program KB yang dicanangkan pemerintah akan selaras dengan hal tersebut, karena nikah sirih mempersulit kontrol pemerintah dalam peningkatan jumlah anak.

Pernikahan yang dapat menjadi sarana mobilitas sosial membuat masyarakat pada umumnya mengambil jalan pintas untuk menuruti ajakan nikah sirih, namun tak sedikit pula yang menjadi korban penipuan.

Sosialisasi kepada masyarakat terutama di daerah pelosok, juga dapat menjadi senjata pemerintah dalam usaha mengurangi jumlah praktek pernikahan sirih. Menanamkan pemikiran bahwa betapa pentingnya pencatatan dalam pernikahan sebagai payung hukum dalam jaminan hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri, sehingga prinsip good governance dalam pemerintah dapat terlaksana dengan baik. Tak hanya pemerintah, pengembangan good governance harus menjadi tanggung jawab kita semua, minimal menjaga sanak saudara sekitar kita.

Hukuman pidana bukan merupakan solusi utama dalam menyelesaikan masalah – masalah akibat ekses yang ditimbulkan dari nikah sirih, sebab memperberat suatu hukuman tidak ada korelasinya dengan penurunan tingkat kejahatan. Karena faktor – faktor utama yang melatarbelakangi masalah ini tidak akan hilang hanya dengan adanya hukuman pidana. Sehingga muncul pula wacana untuk hanya memberlakukan hukuman perdata ataupun administratif bagi pelaku nikah sirih, hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Nahdlatul Ulama (NU) Khofifah Indar Prawarsa yang menyetujui adanya sanksi bagi pelaku pernikahan sirih, bentuknya adalah perdata, bukan pidana, seperti yang diajukan dalam RUU.

Sesuai dengan prinsip tujuan hukum pidana Neo-klasik yang berorientasi pada pelaku dan perbuatannya, tidak adil jika pihak istri yang notabene sering menjadi korban dikenai hukuman pidana. Harus ada peninjauan ulang dalam RUU yang diajukan, selayaknya hanya pelaku nikah sirih yang tidak terhalang faktor ekonomi dan pendidikan yang dikenai hukuman pidana. Sebab tidak jarang para pelaku terpaksa melakukan nikah sirih dikarenakan bablas oleh pergaulan bebas, dan akhirnya melakukan nikah sirih yang hanya menjadi pertanggungjawaban sementara. Mereka inilah yang pantas diganjar hukuman. Karena pada esensinya, agama memperbolehkan nikah sirih untuk menghindari perzinahan merajalela, namun faktanya hal ini sering diputarbalikkan masyarakat yang memilih nikah sirih karena (terlanjur) berzina.

Pembenahan di sektor Administrasi Negara terutama dalam pelayanan administrasi pernikahan akan menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah, karena dengan begitu walaupun tanpa ancaman hukuman pidana tingkat jumlah pelaku nikah sirih sudah seharusnya menurun. Ditambah dengan sosialisasi kultural kepada masyarakat secara luas dalam rangka mendidik dan mendewasakan rakyat. Dengan begitu pemerintah dapat menghilangkan kecemasan masyarakat akan hal – hal negatif yang berasal dari nikah sirih sehingga masyarakat dapat dilindungi sebaik – baiknya dan sebanyak – banyaknya. Fungsi Utama nikah sirihpun dapat kembali terealisasi dengan terpuji.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s