Surat Edaran Menteri : Diskresi atau Bukan?

Moh Mahfud MD dan SF Marbun menjelaskan diskresi sebagai berikut, untuk menjalankan tugas menyelenggarakan kesejahteraan umum, pemerintah diberi freises Ermesen, yaitu kewenangan yang sah untuk turut campur dalam kegiatan sosial guna melaksanakan tugas – tugas menyelenggarakan kepentingan umum. Seperti memberi izin, melakukan pencabutan hak, mendirikan rumah sakit, sekolah, perusahaan, dan sebagainya. Tercakup dalam freises Ermesen ini membuat peraturan tentang hal – hal yang belum ada pengaturannya, atau mengimplementasikan peraturan yang ada sesuai dengan kenyataan. Pencakupan yang demikian disebut discretionary power. Melihat kasus Menteri Keuangan yang mengeluarkan Surat Edaran yang dianggap sebagai langkah darurat dalam menyikapi kasus pengemplangan pajak yang dilakukan Gayus, hal ini memang merupakan diskresi dan keadaan pada saat itu memang memaksa.

A letter... by ~FaLLingStAr14

A letter… by ~FaLLingStAr14

sebelumnya harus dilihat terlebih dahulu latar belakang dikeluarkannya Surat Edaran tersebut. Sesuai amanat UU No. 10 Tahun 2004, Surat Edaran sebenarnya tidak bisa lagi dikualifikasikan sebagai peraturan perundang – undangan. Surat edaran seharusnya hanya memuat petunjuk teknis suatu peraturan umum. Surat Edaran Menteri kali ini seperti peraturan tapi hanya bersifat intern, Guru Besar Ilmu Perundang – undangan UI Maria Farida Indrati membenarkan hal tersebut, menurutnya dari segi materi muatan sebuah SE menjelaskan atau membuat prosedur untuk mempermudah, atau memperjelas peraturan yang mesti dilaksanakan. Karena sifatnya hanya memperjelas, maka SE tidak boleh menabrak apalagi menegasikan Peraturan Perundang – undangan. Jika dilihat yuridiksinya Surat Edaran Menteri pada saat itu merupakan jalan yang paling cepat dan paling legitimate dibandingkan cara lain untuk memberlakukan kewajiban pelaporan kekayaan para aparatur pajak yang posisinya memang di bawah Menteri Keuangan.

Menurut Prof. Wila Chandrawila anggota Komisi III DPR, secara hukum penjabat boleh saja membuat diskresi asalkan terhadap apa yang belum diatur. Mengenai hal ini keadaan Departemen Keuangan pada saat itu memang sedang goyah karena banyaknya hembusan – hembusan berupa desakan yang menuntut transparansi jumlah kekayaan aparatur pajak, dan dengan berpengangan pada asas kebijaksanaan, dan sudah menjadi konsekuensi dari Freises Ermesen adanya penyerahan kekuasaan legislatif kepada pemerintah yang dalam hal ini Menteri Keuangan sehingga dalam keadaan tertentu atau dalam porsi dan tingkat tertentu Pemerintah dapat mengeluarkan perundang – undangan (produk legislasi) tanpa persetujuan dahulu dari parlemen.

Menurut E. Utrecht ada beberapa implikasi dalam bidang perundang – undangan yang bisa dimiliki pemerintah berdasarkan Freises Ermesen , pertama kewenangan atas inisiatif sendiri, yakni kewenangan untuk membuat peraturan perundangan yang setingkat dengan undang – undang tanpa meminta persetujuan parlemen terlebih dhulu, kedua kewenangan karena delegasi perundang – undangan dari UUD yaitu kewenangan untuk membuat peraturan perundang – undangan yang derajatnya lebih rendah dari Undang – undang dan yang berisi masalah – masalah untuk mengatur ketentuan – ketentuan yang ada dalam satu Undang – Undang.

Meskipun sebagai konsekuensi diberi kewenangan atas inisiatif , pihak pemerintah dilarang untuk melakukan tindakan – tindakan yang bersifat detournement de pouvoir (melakukan sesuatu di luar tujuan kewenangan yang diberikan). Sehingga jika ada SE bertentangan dengan peraturan perundang – undangan akan sulit dilakukan judicial review, tetapi jika ada pihak yang merasa dirugikan dapat melaporkannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Surat Edaran yang dikeluarkan Menteri Keuangan untuk memperbolehkan KPK mengaudit kekayaan aparatur pajak merupakan suatu perbuatan diskresi yang dikeluarkan pada saat keadaan mendesak. Dengan mempertimbangkan kemanfaatan hukum dan kepastian hukum sehubungan dengan maraknya kasus pengemplangan pajak di tubuh Departemen Keuangan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s