Revitalisasi Prolegnas Di Indonesia (I)

seputarnusantara.com

seputarnusantara.com

Indonesia merupakan negara demokrasi, sehingga tidak dapat menafikan betapa pentingnya fungsi legislasi, karena dalam proses pembuatan suatu undang – undang yang mengambil ide – ide hukum dari berbagai nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat merupakan wujud nyata dari penyaluran aspirasi. Bagaimana mungkin Indonesia masih berani dikatakan negara demokratis tapi keadaan legislasinya tidak mencerminkan nilai – nilai di masyarakat? Senada seperti yang dikatakan Prof. Denny Indrayana tanpa fungsi legislasi yang sehat, demokrasi pun akan sakit.

Legislasi seharusnya memegang peranan penting dalam penyelenggaraan bernegara, oleh karenanya dalam praktek demokrasi yang menjamin kebebasan juga mensyaratkan batasan

Belum lagi julukan lain yang dimiliki Indonesia, yakni negara hukum. Dengan kata lain hukum harus dijadikan sebagai panglima, suppremation of law. Mengakui persamaan kedudukan dalam hukum dan menjadikan hukum sebagai landasan operasional dalam menjalankan sistem penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat. Legislasi seharusnya memegang peranan penting dalam penyelenggaraan bernegara, oleh karenanya dalam praktek demokrasi yang menjamin kebebasan juga mensyaratkan batasan. Batasan – batasan itulah yang dimanifestasikan dalam norma – norma tertulis yang salah satunya berbentuk undang – undang.

perancangprogresif.blogspot.com

perancangprogresif.blogspot.com

Layaknya dua pasangan serasi, demokrasi dan supremasi hukum merupakan dua sejoli yang sangat manis jika disandingkan. Demokrasi tanpa supremasi hukum hanya akan menimbulkan demokrasi yang bersifat anarkis, dan berujung pada kekerasan publik. Begitupula supremasi hukum tanpa unsur demokrasi didalamnya hanya akan menciptakan otoritarian penguasa yang sekehendak hati membuat peraturan yang menguntungkan dirinya, tanpa memberikan ruang bagi publik untuk beraspirasi.

Oleh karena itu undang – undang sebagai salah satu bentuk supremasi hukum di suatu negara hukum harus dipastikan kualitasnya, dalam arti apakah undang – undang yang dihasilkan dapat dirasakan manfaatnya oleh mayoritas warga negara? Jika tujuan utamanya hanya sebatas mengisi kekosongan hukum, maka secara materiil undang – undang tersebut bak tong kosong. Lalu bagaimana cara kita mengetahui kualitas undang – undang di Indonesia?

Jika tujuan utamanya hanya sebatas mengisi kekosongan hukum, maka secara materiil undang – undang tersebut bak tong kosong

saintevander.blogspot.com

saintevander.blogspot.com

Menurut penulis, akan sangat sulit jika harus melihat keseluruhan produk undang – undang yang ada di negara ini dan mencari dimana letak kebobrokannya. sehingga akan lebih efisien jika penulis menganalisis proses pembuatan undang – undang selama ini dan akan difokuskan pada prolegnas (Program Legislasi Nasional). Penulis harap, jika kita dapat memastikan produsennya baik maka produknya akan menjadi baik pula. Dengan mencari dimana letak kesalahan dan mengoreksi proses pembuatan undang – undang terutama dalam prolegnas, maka akan tercipta sebuah sistem legislasi yang sehat sehingga dapat mengawal dengan baik praktek demokrasi yang telah disinggung diawal.

Program legislasi nasional yang menjadi fokus pembahasan kali ini, merupakan sebuah ritual rutin yang dilakukan para anggota parlemen, yang tujuannya telah di rumuskan dalam Delapan Arah Kebijakan Prolegnas yang disusun saat Rapat Konsultasi antara Menteri Hukum dan HAM dan Badan Legislasi (Baleg) DPR tahun 2005, antara lain :

  1. membentuk peraturan perundang-undangan di bidang hukum, ekonomi, politik, agama, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, sosial budaya, pembangunan daerah, SDA dan lingkungan hidup, serta hankam sebagai pelaksanaan amanat UUD 1945;
  2. mengganti peraturan perundang-undangan peninggalan kolonial dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang ada yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman;
  3. mempercepat proses penyelesaian RUU yang sedang dalam proses pembahasan dan membentuk UU yang diperintahkan oleh UU;
  4. membentuk peraturan perundang-undangan yang baru untuk mempercepat reformasi, mendukung pemulihan ekonomi, demokrasi dan perlindungan HAM, dan pemberantasan KKN dan kejahatan transnasional;
  5. meratifikasi secara selektif konvensi internasional yang diperlukan untuk mendukung pembangunan ekonomi, demokrasi dan perlindungan HAM serta pelestarian lingkungan;
  6. membentuk peraturan perundang-undangan baru sesuai dengan tuntutan masyarakat dan kemajuan zaman;
  7. memberikan landasan yuridis bagi penegakan hukum secara tegas, profesional, dan menjunjung tinggi HAM dan prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan jender; dan
  8. menjadikan hukum sebagai sarana pembaharuan dan pembangunan di segala bidang yang mengabdi pada kepentingan rakyat, bangsa dan negara guna mewujudkan prinsip keseimbangan antara ketertiban, legitimasi, dan keadilan.

Begitu vital peran prolegnas dalam proses pembuatan undang – undang dan pembangunan di bidang hukum, maka tidak mengherankan jika dalam sidang DPR yang membahas prolegnas selalu berlangsung sangat alot. Sebagai bayangan, dalam pembahasan prolegnas periode tahun 2010 – 2014 Baleg DPR memperoleh daftar usulan RUU sebanyak 163 RUU dari fraksi, 96 RUU dari fraksi, 108 RUU dari DPD, dan 184 RUU dari masyarakat. Sehingga keseluruhan berjumlah 551 RUU. Sebuah angka yang sangat besar untuk prolegnas dalam jangka waktu kurang dari lima tahun.

dedibnj.blogspot.com

dedibnj.blogspot.com

Melihat begitu banyak RUU yang menjadi pekerjaan rumah para anggota parlemen, bagaimana realisasinya? Dalam prolegnas yang berjangka waktu lima tahun tersebut dibagi lagi menjadi prolegnas dalam jangka waktu satu tahun, yang didalamnya terdapat RUU prioritas. Prolegnas tahun 2010 ditargetkan menyelesaikan 70 RUU, DPR hanya berhasil menyelesaikan 1 RUU, yaitu RUU tentang Perubahan atas UU No 22 Tahun 2003 tentang Grasi. DPR memang telah menyelesaikan pembahasan 8 RUU namun 7 di antaranya tidak termasuk dalam Prolegnas. RUU tersebut merupakan RUU Kumulatif terbuka: 3 RUU berkaitan dengan APBN, 1 RUU tentang pencabutan  Perppu, dan 3 RUU tentang Ratifikasi. Angka yang melenceng sangat jauh dari sasaran.

Melihat fenomena ini, pasti ada yang salah dalam sistem prolegnas di Indonesia. Jika ini terus dibiarkan, akibatnya akan sangat luas pada jagad penyelenggaraan negara. Sistem legislasi tidak akan memiliki kompas yang baik sebagai penunjuk jalan, lalu produk yang dihasilkan tidak akan dapat optimal, yang akhirnya akan menjadi benang kusut yang menjadi mainan para manipulator dan koruptor di negeri ini untuk berakrobat hukum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s