Revitalisasi Prolegnas Di Indonesia (III)

B. Problematika Prolegnas

Dalam perencanaan prolegnas, mulai dari penyusunan hingga realisasinya selalu menemui banyak masalah. Dalam pembahasan kali ini akan diuraikan permasalahannya dalam tiap tahapan prolegnas secara umum.

1.      Konseptualisasi Relegnas (Rencana Legislasi Nasional) serta Forum Konsultasi dan Komunikasi

Pada tahap pertama, Panjahar (Panitia Kerja Harian) BPHN menerima masukan RUU dari departemen dan LPND (Lembaga Penerimaan Non Departemen). Setelah itu dilakukan kompilasi dan konseptualisasi Relegnas dari departemen dan LPND tersebut yang akan berupa NA (naskah akademik) RUU. Kemudian pada tahap kedua dilakukan klasifikasi dan sinkronisasi konsep Relegnas yang dilakukan oleh Tim Pengarah dan Tim Antardep (Antar Departemen).

Selanjutnya pada tahap ketiga diadakan konsultasi dan komunikasi ke berbagai pihak dalam Forum Konsultasi dan Komunikasi dengan. Pihak yang dimaksud disini ialah para ahli dari lingkungan perguruan tinggi, organisasi di bidang sosial, politik, profesi, atau kemasyarakatan lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Forum Konsultasi dan Komunikasi dapat berubah menjadi forum mempertahankan RUU yang diajukan masing  – masing dan sangat kental dengan egoisme sektoral

Dalam tahapan – tahapan ini, disampaikan oleh Fachrudien selaku Kepala Biro Hukum Setjen Departemen Pertanahan bahwa konsep yang dijelaskan diatas ternyata masih belum dipahami oleh setiap Departemen. Hal tersebut terbukti sangat dominannya Direktorat Jenderal atau badan dalam menyusun rancangan peraturan perundang – undangan sendiri tanpa konsultasi. Adapun dijelaskan pula bahwa Forum Konsultasi dan Komunikasi dapat beruah menjadi forum mempertahankan RUU yang diajukan masing  – masing dan sangat kental dengan egoisme sektoral. Forum tersebut seharusnya menjadi proses yang terbangun secara konstruktif sehingga menjadi forum yang terprogram dan sistemik untuk pembangunan hukum nasional.

2.      Tahap Penyusunan Naskah Prolegnas

Berikutnya dilakukan pembahasan Relegnas oleh Tim Pengarah, Tim Antardep, Forum Konsultasi, Forum Komunikasi, dan Panjahar untuk menyusun Prolegnas. Hasil Prolegnas di lingkungan pemerintah kemudian ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM dalam Rapat Pembahasan Tahunan Prolegnas.

maju-indonesia-ku.co.cc

maju-indonesia-ku.co.cc

Dalam tahapan ini hal yang dipermasalahkan masih seputar harmonisasi dan sinkronisasi, masih kurangnya analisa secara mendalam terhadap RUU dari departemen ataupun non – departemen dibidangnya. Mengenai hal ini Fachrudien mengusulkan untuk dibuat sebuah tim kecil yang bertugas membahas secara intensif seluruh rancangan RUU. Dalam tim tersebut dilengkapi pakar hukum yang akan menganalisa RUU yang diajukan sesuai atau tidak, sehingga tidak perlu dimasukkan dalam RUU yang lain.

3.      Penyusunan Prolegnas Lingkup DPR dan Pemerintah

Tahap terakhir, RUU yang berada di dua susunan Prolegnas, yaitu di lingkungan Pemerintah dan DPR akan disusun kembali prioritasnya di bawah koordinasi Baleg DPR. Kemudian hasil Prolegnas antara Pemerintah dan DPR dituangkan dalam Keputusan DPR RI, baik dalam periode lima tahunan maupun dalam periode satu tahunan.

yang dirasakan masih menjadi kelemahan ialah kurang maksimalnya pandangan yang jauh ke depan (futurologis)

Tahapan ini merupakan tahapan yang paling banyak mendapat sorotan publik, karena ini adalah finalisasi dari keseluruhan tahapan pembuatan Prolegnas. Dan yang paling memakan waktu pembahasannya ialah penentuan RUU prioritasnya. Skala prioritas yang dimaksud menurut H. Bomer Pasaribu selaku mantan anggota Baleg DPR RI adalah yang betul – betul menata suatu perundang – undangan yang akan dibahas, disahkan, sebagai kebutuhan yang mendesak dan urgen yang merupakan amanat dari UUD 1945, perintah Ketetapan MPR, pelaksanaan dari suatu undang – undang, berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia, berkaitan dengan pemulihan ekonomi dan yang menyangkut kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.

beta.matanews.com

beta.matanews.com

Selain skala prioritas, yang dirasakan masih menjadi kelemahan ialah kurang maksimalnya pandangan yang jauh ke depan (futurologis). Hal ini dijelaskan oleh Sunaryati Hartono Mantan Kepala BPHN, menurutnya banyak tahapan – tahapan proses perundang – undangan yang luput dari perhatian para pembuat prolegnas. Sehingga ketika proses yang dibutuhkan dalam pembuatan suatu perundang – undangan untuk jangka waktu sepuluh tahun memakan waktu pembuatan selama sepuluh tahun pula, maka sebelum RUU itu selesai dan berlaku sebagai perundang – undangan setidaknya sepuluh tahun sudah terlewati. Akibatnya pada saat perundang – undangan itu mulai berlaku, UU tersebut sebenarnya sudah harus diganti lagi.

Oleh karena itu ia menambahkan bahwa penyusunan prolegnas yang notabene belum pernah diselesaikan secara utuh  selama 30 tahun, hendaknya lebih memperhatikan perkiraan perkembangan masyarakat nasional dan internasional di masa 20 sampai 30 tahun ke depan. Sehingga prolegnas di masa datang tidak perlu memuat jumlah RUU yang terlalu banyak, tapi RUU yang diprogramkan itu benar – benar merupakan UU yang mendasar.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s