Revitalisasi Prinsip Utmost Good Faith Dalam Perjanjian Asuransi di Indonesia (III)

B. Penerapan Prinsip Utmost Good Faith

TRUST by ~truefreestyle

TRUST by ~truefreestyle

Prinsip utmost good faith (concealment of material fact, non disclosure of material fact) dalam perjanjian asuransi merupaka sebuah titik vital karena menyangkut hak dan kewajiban tertanggung serta penanggung dilain pihak. Dalam penerapannya fakta – fakta yang mempengaruhi penanggung dalam akseptasi atau penolakkan resiko atau dalam penetapan premi atau kondisi dan pensyaratan kontrak adalah material yang harus diungkapkan. Contohnya seperti :

  • fakta yang berdasarkan faktor internal menunjukan resikonya lebih besar dari yang diperkirakan dari sifat atau kelompoknya
  • fakta dari faktor eksternal menjadikan resikonya lebih besar dari yang normal
  • fakta yang membuat kemungkinan jumlah kerugian lebih besar dari yang diperkirakan
  • data kerugia dan klaim dari polis terdahulu
  • penolakan yang pernah dilakukan atau persyaratan yang dikenakan oleh penanggung lainnya
  • fakta yang membatasi hak subrogasi
  • adanya polis non indemnity
  • fakta lainnya yang berkaitan dengan subject matter of insurance

Adapun contoh fakta yang harus diungkapkan, ialah:

  • asuransi kebakaran : bentuk konstruksi bangunan dan penggunaannya
  • asuransi kecurian: sifat dan nilai barang stock
  • asuransi motor: para pengemudi lainnya selain tertanggung yang akan menggunakan motor itu
  • asuransi marine cargo: barang konsinyasi yang akan dibawa
  • asuransi jiwa: penyakit yang pernah diderita
  • kecelakaan diri: riwayat penyakit yang memungkinkan timbulnya kecelakaan
  • asuransi lainnya: pengalaman kerugian dan semua fakta yang dapat diketahui dan diperkirakan oleh tetanggung, misalnya pemilik rumah sewa harus mengetahui penggunaan bangunan dan oleh penyewanya.
Faith by ~AthenA-gRace

Faith by ~AthenA-gRace

Pelanggaran – pelanggaran dalam prinsip utmost good faith (breach of the doctrine of utmost good faith) sendiri dibagi dua. Pertama, ada misrepresentation, baik sengaja maupun tidak disengaja. Dalam misrepresentation pelanggaran – pelanggarannya berbentuk kesalahan subtantif, dimana berkaitan dengan fakta yang materil dalam penilaian resiko atau dengan materil terhadap benefit yang akan didapatkan tertanggung. Hal ini dapat berpengaruh pada persetujuan kontrak asuransi. Misrepresentation menurut Financial Service Act 1986, dapat diancam maksimum 7 tahun penjara apabila seseorang dengan sengaja atau lalai membuat pernyataan yang salah dengan maksud untuk membujuk seseorang membeli polis asuransi jangka waktu yang lama. Dengan kata lain bentuk pelanggaran ini dilakukan oleh penanggung yang menyamarkan keadaan atau resiko yang akan dialami tertanggung.

Kedua, disclosure, baik sengaja maupun tidak disengaja. Disclosure akan timbul dan menjadi dasar penanggung untuk membatalkan kontrak apabila terdapat suatu fakta yang diketahui tertanggung, dan tidak diketahui atau dianggap tidak diketahui oleh penanggung. Dengan kata lain ada suatu fakta yang disembunyikan, dengan maksud untuk mempengaruhi penanggung menyetujui kontrak, atau dengan fakta yang tidak diungkapkan itu penanggung beranggapan kondisi hal yang ditanggung lebih baik dari faktanya.

Dalam pelanggaran – pelanggaran tersebut, pihak yang dirugikan dapat mengambil berbagai alternatif. Pertama, menarik kontrak dengan cara membatalkan kontrak at initio (sejak awal) atau tidak membayarkan klaim setiap timbul klaim. Kedua, menuntut ganti rugi sehubungan dengan adanya penyembunyian fakta atau kecurangan. Ketiga, menuntut pihak yang melakukan kesengajaan untuk merugikan pihak lain. dan keempat, menganggap tidak ada pelanggaran, dan melanjutkan kontrak asuransi.

Banyak contoh kasus pelanggaran prinsip utmost good faith di Indonesia, namun penulis sampaikan salah satu diantaranya. Yakni yang terjadi dalam asuransi kecelakaan. Dalam kasus tersebut tertanggung mengasuransikan mobilnya all risk, dan sudah melunasi premi. Beberapa bulan berikutnya terjadi kecelakaan di jalan tol, dimana pengemudi mobil tersebut adalah seorang pegawai yang profesinya adalah sopir. Perusahaan asuransi menerima laporan tersebut dan meminta surat – surat untuk kelengkapan dokumen klaim, salah satunya adalah Surat Izin Mengemudi (SIM) yang dimiliki oleh sopir.

Namun tertanggung dan sopir mengatakan bahwa SIM yang dimiliki sopir hilang pada saat kecelakaan, dan beberapa hari setelah kecelakaan sopir mengurus SIM baru di kantor polisi dan fotokopi SIM tersebut dikirim ke perusahaan asuransi. Ketika diadakan investigasi, ternyata sopir tidak memiliki SIM, karena beberapa hari sebelum kecelakaan terjadi, sopir pernah ditilang dan SIMnya ditahan oleh Kepolisian karena masa berlakunya telah habis. Hingga akhirnya perusahaan asuransi menolak membayar klaim dengan alasan tertanggung dan sopir tidak jujur. SIM ditilang dibilang hilang.

Dalam kasus tersebut terlihat bahwa prinsip utmost good faith berlaku sebelum asuransi dimulai, selama asuransi berjalan, dan juga pada saat pengajuan tuntutan ganti rugi. Pelanggaran terhadap prinsip ini berakibat asuransi batal sejak awal atau tuntutan ganti rugi ditolak.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s