Mendeteksi Oligark Kaya di Ketiak Demokrasi

Fuck this System by ~benjiiMEDIA

Fuck this System by ~benjiiMEDIA

Melihat kisruh politik di Indonesia saat ini, yang mana miskin etika walaupun sudah belajar ke Yunani, yang mana mata duitan hingga harus membangun gedung mewah, membuat mayoritas masyarakat bertanya, sebenarnya apa yang salah pada para politikus kita saat ini? Demokrasi sudah dilaksanakan, dimana para politikus yang dibaiat menjadi anggota legislatif dipilih langsung oleh rakyat. Hal tersebut jelas mengukuhkan legitimasi mereka sebagai wakil rakyat, sesuai dengan asas “vox populi vox dei” atau suara rakyat adalah suara Tuhan. Tapi sayang sekali asas ini secara gamblang telah dicederai oleh para politikus itu sendiri, tidak rela rasanya menyebutkan para politikus yang duduk di kursi legislatif itu, dipilih dengan suara Tuhan. Jika kinerjanya seperti saat ini.

Demokrasi di Indonesia memang dapat dikatakan sebagai salah satu yang terbaik, dengan alasan badan legislatifnya dipilih langsung oleh rakyat, Kepala Daerahnya dipilih langsung oleh rakyat, hingga presidennya pun dipilih oleh rakyat. Namun jika dicermati, semua penerapan demokrasi yang dipuja – puji tersebut hanya sebatas prosedural, belum menyentuh tujuan hakiki, yakni popular controling. Dengan kata lain, adanya suatu sistem pengawasan yang dilakukan oleh rakyat kepada penyelenggaraan pemerintahan. Lalu ketika demokrasi prosedural telah gagal melakukan popular controlling, dalam konteks Indonesia dibuatlah sebuah fourth chamber dalam sistem pemerintahan diluar lingkup trias politica. Yakni pembentukkan lembaga independen yang tugas utamanya mengawasi kinerja pemerintahan. Hasilnya? Tidak ada kemajuan signifikan, bahkan cenderung menjadi sumber konflik.

semua penerapan demokrasi yang dipuja – puji tersebut hanya sebatas prosedural

Bicara panjang mengenai demokrasi, mari melakukan kilas balik sejenak pada masa reformasi tahun 1998, yaitu saat dimana perubahan besar – besaran terjadi di Indonesia. Banyak pihak menilai masa reformasi adalah momen dimana keran demokrasi dibuka selebar – lebarnya, benarkah? Eric Hiariej, dosen fakultas ilmu sosial politik UGM beranggapan jatuhnya Mantan Presiden Soeharto pada masa reformasi tidak melahirkan demokrasi tapi melahirkan oligarki, yakni sebagai sebuah fenomena dimana kekuasaan hanya dipegang segelintir orang saja. Senada dengan pendapat tersebut Jefrey A. Winters menyatakan gerakan pada tahun 1998 bukanlah sebuah mass movement tapi hanya mass arising, karena seharusnya mass movement juga menentukan arah pasca krisis. Jefrey lebih lanjut menjelaskan, walaupun aktivis pada saat itu berhasil menggoyang pohon Soeharto, dan menjatuhkan buahnya tapi buah tersebut tidak jatuh di tangan aktivis. Namun jatuh pada tangan para oligark atau sebutan bagi para pelaku oligarki.

Parlemen Tikus by ~racuntikus

Parlemen Tikus by ~racuntikus

Tanpa menafikan bentuk oligarki yang lain, oligarki yang menggunakan the power of wealth atau harta kekayaan telah menjadi masalah serius.

Hal tersebut dikarenakan para oligark dengan power of wealth yang dimiliki, saat ini dapat menjadi kaum elite. Padahal lain halnya oligarki, power source elite dapat berupa status, posisi jabatan, tindakan koersif, dan mobilisasi kapasitas. Inilah yang menjadi masalah serius, batasan antara oligark dan elite di Indonesia telah menjadi bias.

Menarik jika mengaitkan masalah tersebut pada masa orde baru, yang mana Soeharto sangat mendominasi dengan sistem plutokratisnya atau dengan kata lain menjadikan kekuasaan hanya bergilir dari satu orang kaya ke orang kaya lainnya. Hingga akhirnya pada masa reformasi, Soeharto lengser setelah didesak publik namun hal itu tidak menyeret para oligark dibawahnya. Para oligark yang semula “jinak” dengan adanya pengaruh Soeharto, menjadi “liar” dan terpecah – pecah. Oligark – oligark yang terpecah tersebut tidak terkontrol hingga melakukan berbagai manuver untuk mengukuhkan dominasinya. Contoh konkrit, data menunjukkan ketika pasca reformasi partai politik yang terbentuk saat itu berjumlah lebih dari 200 partai. Gejala ini adalah sebuah tanda dimana orientasi para oligark saat itu ingin menjadi bagian dari kaum elite.

batasan antara oligark dan elite di Indonesia telah menjadi bias.

Kondisi ini tentu sangat tidak menyehatkan dalam proses demokrasi di Indonesia, karena ketika oligark dengan the power of wealth yang ingin menjadi elite bersinggungan dengan proses demokrasi, maka yang muncul kemudian adalah money politic yang sangat sarat dengan politik transaksional. Fakta empiris dalam internal partai politik memperlihatkan dengan gamblang bahwa oligark sangat berkuasa. Proses seleksi calon Ketua Partai, Kepala Daerah, dan mungkin Presiden dalam internal partai sering kali menggunakan indikator siapa yang paling banyak memberikan modal pada partai. Bukti konkrit pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2007 misalnya. Kisah pemilihan kepala daerah di Ibu Kota, Mayor Jenderal (Purn) Djasri Marin dan Mayor Jenderal (Purn) Slamet Kirbiantoro terang-terangan menagih uang mereka, yang telah diberikan kepada partai politik. Keduanya mengaku menjadi telah menjadi ”korban” politik. Djasri mengaku menyetor Rp 50 juta saat mendaftar sebagai bakal calon. Setelah itu, ia dimintai uang oleh sejumlah pengurus partai untuk musyawarah kerja, rapat pimpinan, sosialisasi, dan alasan lain. Jumlah total yang ia keluarkan hingga mnecapai Rp 3 miliar. Slamet juga mengaku memiliki bukti dari dana yang ditransfer kepada pengurus partai. Keduanya ditawari menjadi calon gubernur atau wakil gubernur. Hal ini berujung pada kondisi pemilu dan pemilukada yang menyediakan pilihan – pilihan, tapi tidak menghendaki rakyat untuk dapat memilih pilihan  – pilihan yang akan dipilih. Karena pilihan – pilihan yang tersedia hanya terjaring lewat partai politik yang mengutamakan power of wealth.

Bila Demokrasi Pegang Kendali by ~rockyhiro

Bila Demokrasi Pegang Kendali by ~rockyhiro

Penulis rasa ini adalah benang kusut yang seharusnya diurai terlebih dahulu, jika ingin menyehatkan demokrasi di Indonesia. Harus ada sebuah ramuan khusus yang dapat meminimalisir gerak dari para oligark yang ingin memuaskan hawa nafsunya untuk menjadi elite. Berkaca pada rezim orde baru, saat itu Soeharto dengan power yang ia miliki dapat menekan para oligark dibawahnya. Tidak mungkin jika kita menghendaki munculnya seorang diktator di negeri ini untuk mendapat power tersebut, akan tetapi kita dapat menciptakan power tersebut dengan sebuah instrumen, yakni hukum.

Hukum harus menjadi panglima yang dapat berdiri tegak diatas para oligark. Sehingga tidak akan muncul kesewenang – wenangan yang merusak cita – cita demokrasi di Indonesia. Namun perlu diingat bahwa merealisasikan hal tersebut bukanlah pekerjaan mudah, Jefrey A. Winters pun menegaskan bahwa menghapus oligarki dari demokrasi jauh lebih sulit daripada menjatuhkan diktator. Akan tetapi, betapa pun beratnya hal tersebut untuk melengkapi reformasi Indonesia tahun 1998 yang telah diusahakan dengan darah dan keringat, menghapus dominasi para oligark dalam demokrasi di Indonesia adalah harga mati. VIVA JUSTICIA.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s