Outsourcing vis a vis Perlindungan Konstitusional

Cartoon- Outsourcing Droid by ~tenchimyo

Cartoon- Outsourcing Droid by ~tenchimyo

Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tertera bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebagai sebuah negara hukum, maka Indonesia diwajibkan untuk menghormati hak asasi manusia. Karena hal tersebut sesuai dengan yang dipaparkan oleh Frederik Julius Stahl, mengenai empat aspek utama dalam negara hukum, yaitu:[1]

  1. perlindungan hak asasi manusia
  2. pembagian kekuasaan
  3. pemerintahan berdasarkan hukum
  4. peradilan tata usaha negara

sehingga dapat disimpulkan dalam berbagai bidang yang ada di Indonesia hak asasi manusia harus dihormati, termasuk dalam hal ketenagakerjaan. Ditegaskan lebih lanjut dalam pasal 27 ayat (2) UUD 1945 bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Maka sepatutnya pemerintahan memiliki sebuah itikad baik yang disertai dengan ikhtiar yang maksimal dan optimal untuk menjalankan misi suci ini. Sebab dengan terpenuhinya hak warga negara untuk bekerja dan hidup dengan dengan layak, maka cita-cita memajukan kesejahteraan umum yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 dapat terwujud.

Perihal ketenagakerjaan diatur lebih spesifik dalam pasal 28D ayat (2) yang berbunyi setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Harapan klausula tersebut sudah tentu ingin mengimplementasikan keadilan dalam suatu hubungan kerja, sehingga tidak akan ada kesenjangan sosial yang terjadi diantara para pekerja. Namun sayang, harapan tersebut mulai tergerus seiring dengan dikenalnya suatu sistem baru dalam aspek hubungan kerja yang populer disebut outsourcing.

Sebab dengan terpenuhinya hak warga negara untuk bekerja dan hidup dengan dengan layak, maka cita-cita memajukan kesejahteraan umum yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 dapat terwujud.

Pada UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, outsourcing atau pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja diatur dalam pasal 64, 65, dan 66. Di pasal 64 UU No. 13 tahun 2003 dijelaskan bahwa perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis.

Outsourcing by ~MaxHierro

Outsourcing by ~MaxHierro

Pasal itulah yang menjadi landasan bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk beralih pada sistem outsourcing dalam urusan ketenagakerjaannya yang notabene hanya bersifat temporer sesuai dengan kontrak yang dibuat, dibanding harus memperkerjakan tenaga kerja tetap. Pro kontra mengenai sistem tersebut bermunculan.

Dengan berdalih untuk berusaha lebih fokus pada bussiness matter, perusahanaan-perusahaan rela untuk mengabaikan kesejahteraan tenaga kerjanya. Hal ini dikarenakan dengan diterapkannya sistem outsourcing pada suatu perusahaan maka muncul ketidakjelasan hak-hak tenaga kerja yang mencakup pengupahan, hak berserikat, hak atas jaminan pekerjaan, hak atas jaminan sosial, dan sebagainya[2].

Fenomena outsourcing yang menjamur dalam sistem ketenagakerjaan di perusahaan-perusahaan Indonesia sudah tentu tidak dapat dibiarkan. Karena hal ini bertentangan dengan cita-cita memajukan kesejahteraan umum dalam grundnorm kita. Kita tidak ingin menjadikan UUD 1945 yang merupakan kontrak sosial politik tertinggi di Indonesia sebatas macan kertas. Harus ada upaya-upaya yang dilakukan untuk meminimalisir efek dari outsourcing. Karena bagaimanapun upaya ini adalah bentuk jihad kita pada sebuah kedzoliman sistem kapitalis yang menginjak hak-hak para tenaga kerja di Indonesia.


[1] Jimly Asshiddiqie, 2005, Konstitusi dan Konstitusionalisme, Konstitusi Pers, Jakarta, hlm.121-122.

[2] Agusmidah, “Outsourcing dan PWKT Dalam Sistem Hubungan Kerja Merupakan Gejala Kebijakan Fleksibilitas Ketenagakerjaan”,http://ocw.usu.ac.id/course/download/10430000040-hukum-perburuhan/hk_628_slide_outsourcing_dan_pkwt_dalam_sistem_hubungan_kerja_merupakan_gejala_kebijakan_fleksibilitas_ketenagakerjaan.pdf, diakses 10 Oktober 2011

One response to “Outsourcing vis a vis Perlindungan Konstitusional

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s