Judicial Preview

bugspin.blogspot.com

bugspin.blogspot.com

Sesuai dengan bunyi pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Indonesia merupakan negara hukum. Sebagai sebuah negara hukum (rechtsstaat), Indonesia membutuhkan sebuah produk hukum untuk melandasi setiap aktivitas penyelenggaraan negara. Karena menurut Julius Stahl ada empat aspek utama dalam konsepsi negara hukum, yaitu:

  1. perlindungan hak asasi manusia

  2. pembagian kekuasaan

  3. pemerintahan berdasarkan Undang-Undang (UU)

  4. Peradilan Tata Usaha Negara

dari keempat konsep tersebut, salah satu diantaranya adalah Pemerintah berdasarkan UU. Dengan kata lain dalam melakukan penyelenggaraan negara harus dilandasi dengan sebuah dasar hukum yang legal. Maka dari itu dapat kita lihat betapa pentingnya peran sebuah UU di Indonesia yang menganut sistem negara hukum.

mataharitimoer.blogdetik.com

mataharitimoer.blogdetik.com

Wewenang untuk membuat UU di Indonesia dimiliki oleh DPR bersama dengan Presiden, seperti yang termaktub dalam Pasal 20 UUD 1945. Kedua cabang kekuasaan itulah yang bertanggung jawab untuk tetap memastikan tiap-tiap penyelenggaraan pemerintah berada di koridor yang legal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun sayang sekali dalam realitanya ternyata banyak UU yang telah selesai dirancang dan disahkan, justru dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) karena tidak sejalan dengan konstitusi (in-konstitusional). Hal ini dapat dilihat dari data yang dirilis oleh Mahkamah Konstitusi dalam Refleksi Kinerja 2009 Dan Proyeksi 2010, dalam perkara pengujian UU MK telah menangani 78 perkara yang diregistrasi 2009 dan sebanyak 12 perkara 2008. MK telah menjatuhkan putusan sebanyak 32 perkara yang mana perinciannya; 14 perkara dikabulkan, 14 perkara ditolak, 9 tidak diterima, dan 7 ditarik kembali (Refleksi Kinerja MK 2009 Proyeksi 2010).

Sepintas angka 14 perkara pengujian UU yang dikabulkan terlihat kecil, namun akan terlihat besar jika dibandingkan dengan angka UU yang yang disahkan oleh DPR pada tahun 2010, yakni dalam Prolegnas tahun 2010 dimana DPR ditargetkan menyelesaikan 70 RUU, tapi hanya berhasil menyelesaikan 1 RUU, yaitu RUU tentang Perubahan atas UU No 22 Tahun 2003 tentang Grasi. DPR memang telah menyelesaikan pembahasan 8 RUU namun 7 di antaranya tidak termasuk dalam Prolegnas. RUU tersebut merupakan RUU Kumulatif terbuka: 3 RUU berkaitan dengan APBN, 1 RUU tentang pencabutan  Perppu, dan 3 RUU tentang Ratifikasi. Padahal dalam pembahasan prolegnas periode tahun 2010 – 2014 Badan Legislasi (Baleg) DPR memperoleh daftar usulan RUU sebanyak 163 RUU dari fraksi, 96 RUU dari fraksi, 108 RUU dari DPD, dan 184 RUU dari masyarakat. Sehingga keseluruhan berjumlah 551 RUU. Angka yang melenceng sangat jauh dari sasaran.

harus ada sebuah mekanisme dalam bidang legislasi yang bersifat preventif untuk merespon kebutuhan produk hukum berupa UU yang dapat mengakomodir dan melindungi hak-hak konstitusional

Dalam membanjirnya permintaan pengujiaan UU di MK ditengah minimnya produktivitas DPR yang sibuk dengan debat yang sarat ego sektoral, maka harus ada sebuah mekanisme dalam bidang legislasi yang bersifat preventif untuk merespon kebutuhan produk hukum berupa UU yang dapat mengakomodir dan melindungi hak-hak konstitusional yang selama ini tidak menjadi konsern utama para pembuat UU. Karena akan sangat disayangkan ketika banyak UU yang dalam pembuatannya menghabiskan dana yang luar biasa besar dan waktu yang sangat panjang, dibatalkan oleh MK karena tidak sejalan dengan konstitusi.

mahkamahkonstitusi.go.id

mahkamahkonstitusi.go.id

Upaya preventif yang dimaksud ialah Judicial Preview. Proses ini terbilang baru karena selama ini yang dikenal di Indonesia dalam proses pengujian UU hanyalah melalui Judicial Review. Fokus utama dari proses Judicial Preview adalah untuk menciptakan iklim proses legislasi yang tidak melupakan nilai-nilai konstitusional dalam UUD 1945, sehingga tidak akan ada lagi masyrakat yang merasa hak-hak konstitusionalnya dilanggar dalam sebuah UU. Maka yang menjadi sasaran Judicial Preview adalah Rancangan Undang-Undang (RUU) yang telah selesai draftnya namun belum disahkan. MK sebagai The Last Enterpreteur of Constitution akan diberikan sebuah wewenang untuk menguji RUU yang diajukan oleh masyarakat Indonesia yang merasa akan terlanggar hak konstitusionalnya jika RUU tersebut disahkan (Potential Injury).

Fokus utama dari proses Judicial Preview adalah untuk menciptakan iklim proses legislasi yang tidak melupakan nilai-nilai konstitusional

Dengan adanya wewenang baru tersebut diharapkan akan menunjang sistem legislasi di Indonesia, sehingga ius constituendum dari tiap materil UU dapat terwujudkan dengan tetap sejalan dengan konstitusi UUD 1945. Maka tidak akan ada lagi gurat kesal dan air mata di wajah masyarakat Indonesia yang geram karena hak konstitusionalnya tidak dihormati oleh orang-orang yang mewakili mereka di Senayan.

(Diikutsertakan dalam LKTI BLF 2011 bersama Dian Agung W., M. Adib Zain, Hanifah)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s