Menyoal Peranan Jaksa Agung dalam Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Pajak

tax investigationby ~derDommy steuerbescheid (german) = tax assessment notice

tax investigationby ~derDommy
steuerbescheid (german) = tax assessment notice

Dalam konteks tindak pidana perpajakan, dikenal adanya penghentian penyidikan pidana pajak. Hal tersebut diatur dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan yang menjelaskan bahwa untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan  dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permintaan.[1] Lebih lanjut dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 130/PMK.03/2009 tentang Tata Cara Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan untuk Kepentingan Penerimaan Negara[2] yang telah diubah menjadi Permenkeu Nomor 189/PMK.03/2011[3]. Menjadi menarik memang jika memperhatikan alas dasar penghentian penyidikan tindak pidana pajak, yakni demi kepentingan penerimaan negara. Perubahan yang terdapat dalam kedua Permenkeu tersebut pun kurang lebih tidak lepas dari konteks kepentingan penerimaan negara.

keputusan penghentian penyidikan tindak pidana pajak saat ini juga harus disetujui oleh Jaksa Agung yang memberikan pendapat.

Mekanisme penghentian penyidikan tindak pidana pajak dalam Permenkeu Nomor 130/PMK.03/2009 dijelaskan bahwa permohonan tertulis penghentian penyidikan yang dibuat oleh wajib pajak dan sudah disetujui oleh Menteri Keuangan ditindak lanjuti dengan pengajuan surat permintaan kepada Jaksa Agung untuk menghentikan penyidikan[4]. Berbeda dengan mekanisme penghentian penyidikan tindak pidana pajak dalam Permenkeu  Nomor 189/PMK.03/2011 yang mana bentuk tindak lanjutnya berupa pengajuan surat permohonan pendapat kepada Jaksa Agung[5]. Itulah titik perbedaan yang mencolok, sebelumnya Menteri Keuangan cukup membuat surat permintaan, namun saat ini dengan ketentuan yang baru Menteri Keuangan wajib untuk membuat surat permohonan pendapat Jaksa Agung. Dengan kata lain keputusan penghentian penyidikan tindak pidana pajak saat ini juga harus disetujui oleh Jaksa Agung yang memberikan pendapat.

Ketika posisi Jaksa Agung menjadi lebih vital dalam pengambilan keputusan, paling tidak perspektif Menteri Keuangan sebagai Chief Financial Officer Pemerintah Republik Indonesia[6] tidak menjadi satu-satunya pegangan dalam setiap pengambilan keputusan penghentian penyidikan. Padahal dalam Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 yang menjadi konsideran menimbang Permenkeu tentang penghentian penyidikan dikatakan bahwa Pemerintah, dalam hal ini aparat perpajakan, berkewajiban memberikan pelayanan, penyuluhan, dan pembinaan serta melakukan pengawasan dan penegakan hukum[7].

Kepastian hukum pun akan lebih terjamin, karena bagaimanapun penyidikan tindak pidana pajak adalah sebuah proses pro justicia, maka peran Jaksa Agung akan sangat berpengaruh.

Dengan menjadikan pendapat Jaksa Agung sebagai dasar dikeluarkannya keputusan penghentian penyidikan, akan lebih menguatkan unsur pengawasan dan penegakan hukum. Hal tersebut akan sejalan dengan semangat penegakan hukum yang terdapat dalam tugas dan wewenang Jaksa Agung yakni menetapkan serta mengendalikan kebijiakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan. Kepastian hukum pun akan lebih terjamin, karena bagaimanapun penyidikan tindak pidana pajak adalah sebuah proses pro justicia, maka peran Jaksa Agung akan sangat berpengaruh. Alhasil, tanpa mengesampingkan asas ekonomis pemungutan pajak[8], kepastian hukum baik dalam proses penghentian penyidikan akan terjunjung.


[1] Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2007 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4797).

[2] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.03/2009 tentang Tata Cara Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan untuk Kepentingan Penerimaan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 258).

[3] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.03/2011tentang Tata Cara Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan untuk Kepentingan Penerimaan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 746).

[4] Lihat Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.03/2009.

[5] Lihat Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.03/2011.

[6] Lihat Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286)

[7] Lihat Pasal 35 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401).

[8] Lebih lanjut baca Irine Handika Ikasari, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perpajakan”, Presentasi, Mata Kuliah Hukum Pajak, Fakultas Hukum UGM, 4 Juni 2012.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s