Analisis Yuridis Kebijakan Merger dan Transformasi Izin Usaha PT ASEI Menjadi Perusahaan Reasuransi (Part 2)

kickdahlan.wordpress.com

kickdahlan.wordpress.com

Perusahaan asuransi merupakan usaha yang harus mendapat perhatian dan pengawasan yang baik dari pemerintahan. Karena dalam berbagai bidang usaha ekonomi dan beberapa elemen kehidupan yang ada dalam keseharian memiliki banyak resiko yang dapat menjadi penghambat. Peran pemerintah adalah untuk memastikan adanya perusahaan perasuransian yang tangguh guna menanggung resiko-resiko tersebut. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian:[1]

Sehubungan dengan hal-hal tersebut maka usaha perasuransian merupakan bidang usaha yang memerlukan pembinaan dan pengawasan secara berkesinambungan dari Pemerintah, dalam rangka pengamanan kepentingan masyarakat. Untuk itu diperlukan perangkat peraturan dalam bentuk Undang-undang, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang lebih kokoh, yang dapat merupakan landasan baik bagi gerak usaha dari perusahaan-perusahaan di bidang ini maupun bagi Pemerintah dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan.

Pemerintah dalam menjalankan peran pembinaan dan pengawasan salah satu upayanya yaitu memberikan kerangka hukum yang holistik dan memenuhi asas-asas dan prinsip-prinsip dalam hukum perasuransian. Termasuk mengenai merger usaha perasuransian dan perubahan izin usaha asuransi. Berikut akan dijelaskan lebih lengkap dalam masing-masing sub-bab.

A. Merger Perusahaan Asuransi dan Reasuransi dalam Kerangka Hukum Asuransi di Indonesia

Dalam kasus merger PT ASEI, melibatkan empat perusahaan perasuransian. Pertama, PT Reasuransi Internasional Indonesia (ReIndo) yang merupakan perusahaan reasuransi. Kedua, PT Tugu Reasuransi Indonesia (Tugu-Re) yang merupakan perusahaan reasuransi. Ketiga, PT Reasuransi Nasional Indonesia (Nasional-Re) yang merupakan perusahaan reasuransi. Keempat, PT Asuransi Ekspor Indonesia (ASEI) yang merupakan perusahaan asuransi. Dengan kata lain, Pemerintah ingin memperkuat sektor reasuransi di Indonesia dengan melakukan merger terhadap tiga perusahaan reasuransi dan satu perusahaan asuransi menjadi satu perusahaan asuransi.

Ada beberapa hal yang menjanggal mengenai rencana merger tersebut. Pertama, Pemerintah hendak membuat perusahaan reasuransi hasil merger keempat perusahaan perasuransi tersebut dengan tetap mempertahankan PT ASEI sebagai perusahaan yang tetap eksis diantara perusahaan yang lainnya. Seperti yang dikutip dalam salah satu berita yaitu:[2]

Wacana penggabungan sejumlah perusahaan reasuransi menjadi satu perusahaan akhirnya menemui titik terang. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersepakat, ada satu perusahaan reasuransi yang akan menjadi induk perusahaan-perusahaan reasuransi di Indonesia. Perusahaan tersebut adalah PT Asuransi Ekspor Indonesia (ASEI).

Padahal sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, PT ASEI adalah perusahaan asuransi. Dalam Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 73 Tahun 1992 dijelaskan yang pada pokoknya bahwa perusahaan perasuransian hanya dapat menjalankan salah satu jenis perusahaan perasuransian.[3] Sehingga pada proses merger tersebut status izin usaha PT ASEI sebagai perusahaan asuransi tidak bisa diacuhkan begitu saja.

Ketentuan mengenai merger perusahaan asuransi dan reasuransi dapat dilihat dalam Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992. Mengenai status izin usaha lebih lanjut dibahas dalam Pasal 36 ayat (2), yakni:[4]

Merger atau konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan antara:

  1. Perusahaan Asuransi Kerugian dengan Perusahaan Asuransi Kerugian atau dengan Perusahaan Reasuransi, untuk membentuk Perusahaan Asuransi Kerugian;
  2. Perusahaan Reasuransi dengan Perusahaan Reasuransi atau dengan Perusahaan Asuransi Kerugian, untuk membentuk Perusahaan Reasuransi; atau
  3. Perusahaan Asuransi Jiwa dengan Perusahaan Asuransi Jiwa, untuk membentuk Perusahaan Asuransi Jiwa.

Dalam kasus PT ASEI, telah dijelaskan sebelumnya bahwa terdapat tiga perusahaan asuransi dan satu perusahaan reasuransi. Jika mengacu pada ketentuan diatas, pada huruf b diperbolehkan adanya merger antara perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi. Namun yang menjadi janggal adalah diantara perusahaan-perusahaan tersebut yang akan tetap eksis setelah proses merger tersebut adalah PT ASEI yang merupakan perusahaan asuransi. Padahal jelas sekali, rencana merger Pemerintah cc. Kementerian BUMN dan OJK adalah membuat perusahaan reasuransi yang kokoh. Jika PT ASEI yang menjadi perusahaan yang tetap eksis skenario yang terjadi adalah rencana merger pada huruf a yakni untuk memberuk perusahaan asuransi kerugian. Jika perusahaan yang eksis setelah proses merger tersebut adalah salah satu diantara ketiga perusahaan reasuransi selain PT ASEI, maka tidak akan menjadi masalah. Ketentuan pada huruf b sejalan dengan rencana pemerintah.

Masalah Merger PT ASEI ini semakin pelik jika melihat ketentuan Pasal 2A Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Perusahaan Asuransi hanya dapat menyelenggarakan usaha di bidang asuransi kerugian atau asuransi jiwa. Ketentuan ini menggantikan ketentuan sebelumnya mengenai penyelenggaraan usaha asuransi pada Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yaitu, Perusahaan Asuransi Kerugian hanya dapat menyelenggarakan usaha dalam bidang asuransi kerugian, termasuk reasuransi.[5]

Jadi pada rezim Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, pembatasan penyelenggaraan usaha di bidang asuransi dibagi menjadi tiga, yaitu:[6]

  1. Perusahaan Asuransi Kerugian hanya dapat menyelenggarakan usaha dalam bidang asuransi kerugian, termasuk reasuransi;
  2. Perusahaan Asuransi Jiwa hanya dapat menyelenggarakan usaha dalam bidang asuransi jiwa, dan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan diri, dan usaha anuitas, serta menjadi pendiri dan pengurus dana pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku;
  3. Perusahaan Reasuransi hanya dapat menyelenggarakan usaha pertanggungan ulang.

Pada rezim tersebut Perusahaan Perasuransian dibagi menjadi tiga, yaitu Perusahaan Asuransi Kerugian, Perusahaan Asuransi Jiwa, dan Perusahaan Reasuransi.

Ketika dilakukan perubahan dengan memperbaiki Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, maka rezim yang berlaku saat ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008 yang membagi penyelenggaraan usaha di bidang asuransi menjadi:[7]

  1. Perusahaan Asuransi hanya dapat menyelenggarakan usaha di bidang asuransi kerugian atau asuransi jiwa;
  2. Perusahaan Asuransi dapat menyelenggarakan seluruh usahanya berdasarkan prinsip syariah;
  3. Perusahaan Asuransi dapat menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah dengan membentuk Unit Syariah;
  4. Perusahaan Reasuransi hanya dapat menyelenggarakan usaha pertanggungan ulang untuk risiko yang dihadapi perusahaan asuransi kerugian dan/atau perusahaan asuransi jiwa;
  5. Perusahaan Reasuransi dapat menyelenggarakan seluruh usahanya berdasarkan prinsip syariah;
  6. Perusahaan Reasuransi dapat menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah dengan membentuk Unit Syariah.

Pada rezim ini Perusahaan Perasuransian dibagi menjadi dua yaitu Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Perasuransian dimana keduanya dapat menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah baik seluruhnya maupun sebagian.

Sehingga dapat disimpulkan PT ASEI yang merupakan Perusahaan Asuransi menjadi terbatas bidang penyelenggaraan usahanya, tidak bisa menyelenggarakan usaha reasuransi. PT ASEI tidak akan mungkin menjadi perusahaan yang tetap eksis setelah proses merger, karena status izin usaha PT ASEI tidak memungkinkan untuk melakukan penyelenggaraan usaha reasuransi. Sehingga yang menjadi celah hukum yang dapat digunakan adalah mengubah status izin usaha PT ASEI menjadi perusahaan reasuransi.


[1]     Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

[2]     Hukum Online, “OJK Sepakat ASEI Jadi Induk Perusahaan Reasuransi“,http://www.hukumonline.com/berita/baca /lt52820e1c54cba/ojk-sepakat-asei-jadi-induk-perusahaan-reasuransi, diakses 29 Desember 2013.

[3]     Lebih lanjut lihat Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.

[4]     Lihat Pasal 36 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.

[5]     Lihat Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

[6]     Lihat Pasal Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

[7]     Lihat Pasal 2A dan Pasal 2B Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s