Analisis Yuridis Kebijakan Merger dan Transformasi Izin Usaha PT ASEI Menjadi Perusahaan Reasuransi (Part 3)

B. Ketentuan Perubahan Izin Usaha Perusahaan Asuransi Menjadi Perusahaan Reasuransi Dalam Kerangka Hukum Asuransi Di Indonesia

Pemerintah yang memaksakan PT ASEI menjadi perusahaan holding yang tetap eksis setelah proses merger dengan perusahaan-perusahaan reasuransi lainnya untuk membuat satu perusahaan holding reasuransi akan berada dalam satu pilihan kebijakan yang tak terhindarkan. Mengubah izin usaha PT ASEI menjadi perusahaan reasuransi. Apakah kebijakan tersebut dapat dilaksanakan?

surabaya.bisnis.com

surabaya.bisnis.com

Jika melihat ketentuan mengenai perusahaan perasuransian a quo dari pembentukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian yang terus dilakukan perubahan hingga tahun 2008, sampai Peraturan Menteri Keuangan, tidak ada yang secara spesifik mengatur mengenai perubahan status izin usaha Perusahaan Asuransi menjadi Perusahaan Reasuransi ataupun sebaliknya.

Jika melihat dari semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perusahaan perasuransian, yang agak relevan dengan pengubahaan izin usaha perusahaan asuransi adalah ketentuan mengenai Perizinan Perusahaan Perasuransian yang pada pokoknya mengatur tentang:

  1. Ketentuan dalam anggaran dasar termasuk maksud dan tujuan pendirian perusahaan serta status warga negara kepemilikan dan badan hukum;
  2. Syarat minimal susunan organisasi;
  3. Syarat minimal permodalan;
  4. Ketentuan memperkerjakan tenaga ahli sesuai bidang usaha;
  5. Syarat minimal sistem pengelolaan perusahaan;
  6. lampiran-lampiran lainnya dan persetujuan menteri.

Selain mengenai perizinan perusahaan perasuransian, ada juga pengaturan tentang pembatasan izin usaha dan pencabutan izin usaha yang akan dilakukan oleh Menteri apabila ada ketentuan mengenai syarat-syarat penyelenggaraan perasuransian yang dilanggar.Apabila merangkum dari keseluruhan ketentuan peraturan perundang-undangan, peran Menteri memang sangat besar dalam beberapa bagian penyelenggaraan perusahaan perasuransian ini.

Dalam konteks perubahan izin usaha PT ASEI yang ingin menjadi perusahaan reasuransi sehubungan dengan merger dengan perusahaan reasuransi lainnya, akan menjadi sangat riskan. Dalam ketentuan merger dijelaskan syarat-syarat sebagai berikut:[1]

  1. Merger atau konsolidasi tersebut tidak mengurangi hak tertanggung;
  2. Kondisi keuangan perusahaan hasil merger atau konsolidasi harus tetap memenuhi ketentuan mengenai tingkat solvabilitas.

Poin penting yang harus menjadi sorotan merger PT ASEI adalah tidak mengurangi hak tertanggung. Padahal, hak tertanggung PT ASEI selama menjadi Perusahaan Asuransi akan dipertanyakan, ketika PT ASEI mengubah izin usahanya menjadi Perusahaan Reasuransi. Tidak adanya ketentuan yang jelas mengenai proses transisi perubahan izin usaha Perusahaan Asuransi menjadi Perusahaan Reasuransi menjadikan hak tertanggung yang seharusnya kepentingannya tetap diperhitungkan menjadi berbahaya.

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, bahwa terdapat pembatasan penyelenggaraan perusahaan perasuransian, dan terdapat ketentuan bahwa dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian dijelaskan bahwa maksud dan tujuan pendirian perusahaan hanya untuk menjalankan salah satu jenis usaha perasuransian yang ketentuannya belum ada perubahan.[2] Sehingga ketika PT ASEI telah berubah menjadi Perusahaan Reasuransi maka PT ASEI harus melepas statusnya sebagai Perusahaan Asuransi dan secara mutatis mutandis PT ASEI tidak dapat menyelenggarakan usaha Perusahaan Asuransi.

Lalu bagaimana dengan kepentingan hak tertanggung yang merupakan pelanggan PT ASEI ketika masih menjadi Perusahaan Asuransi? Padahal dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a j.o Pasal 45 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dijelaskan bahwa:[3]

Perjanjian dalam bahasa Indonesia,mengenai pengalihan semua hak dan kewajiban  dari perusahaan-perusahaan yang akan melakukan merger  atau konslidasi dengan tidak mengurani hak tertanggung;

Perjanjian pengalihan hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, antara lain harus mencantumkan bahwa hak dan kewajiban yang timbul dari semua penutupan obyek asuransi yang dilakukan oleh perusahaan yang melakukan merger atau konsolidasi, menjadi tanggung jawab perusahaan baru hasil merger.

Dari ketentuan tersebut dapat kita simpulkan bahwa PT ASEI yang tidak lagi mempunyai hak menyelenggarakan usaha Perusahaan Asuransi, akan mengemban tanggung jawab semua hak dan kewajiban Perusahaan Asuransi yang akan dialihkan sebelum dilakukannya merger. Itulah mengapa perubahan izin usaha PT ASEI menjadi Perusahaan Reasuransi sehubungan dengan merger bersama perusahaan-perusahaan reasuransi lainnya sangat bermasalah.


[1]     Lihat Pasal 36 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.

[2]     Lihat Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.

[3]     Lebih lanjut lihat Pasal 45 ayat (1) huruf a dan Pasal 45 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s