Analisis Yuridis Kebijakan Merger dan Transformasi Izin Usaha PT ASEI Menjadi Perusahaan Reasuransi (Part 4)

Dari pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan merger dan perubahan status izin usaha  PT ASEI menjadi perusahaan reasuransi merupakan kebijakan prematur. Karena sangat tidak memperhatikan kepentingan pihak tertanggung yang seharusnya memiliki hak yang merupakan kewajiban PT ASEI untuk memenuhinya. Sebab dalam merger yang dilakukan PT ASEI diputuskan adalah perusahaan yang akan tetap eksis setelah proses merger yang tujuannya membentuk sebuah perusahaan reasuransi yang kokoh. Tanpa mempedulikan status izin usaha PT ASEI yang merupakan Perusahaan Asuransi.

Sehingga mengakibatkan PT ASEI harus mengubah izin usahanya, menjadi perusahaan reasuransi. Padahal terdapat pengalihan seluruh hak dan kewajiban yang ada sebelum proses merger dilakukan yang dibebankan kepada perusahaan yang eksis tersebut. Adapun dalam ketentuannya terdapat pembatasan penyelenggaraan usaha perusahaan perasuransian, sehingga PT ASEI yang sudah berstatus Perusahaan Reasuransi nantinya, tidak akan bisa mengemban hak dan kewajiban Perusahaan Asuransi yang telah dialihkan dari PT ASEI yang sebelumnya merupakan Perusahaan Asuransi.

Seharusnya, Pemerintah yang diwakilkan Menteri BUMN dan OJK dapat melakukan berbagai alternatif pilihan kebijakan lainnya untuk menyehatkan kegiatan reasuransi di Indonesia. Jika tetap bersikukuh melakukan merger, maka cukuplah dengan merger perusahaan-perusahaan reasuransi yang selama ini dianggap tidak kokoh dalam struktur permodalannya. Atau, silahkan menyertakan perusahaan asuransi lain, tapi tentu tidak dijadikan sebagai perusahaan yang tetap eksis setelah proses merger selesai.

Jika merger pun masih dianggap tidak menyelesaikan masalah, maka likuidasi perusahaan yang tidak sehat dapat dilakukan dengan mekanisme pembatasan izin usaha dan pencabutan izin usaha yang dapat dilakukan oleh Menteri apabila ada ketentuan mengenai syarat-syarat penyelenggaraan perasuransian yang dilanggar. Lalu berikan penyertaan modal pemerintah yang lebih banyak terhadap perusahaan reasuransi yang masih ada, lakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana mestinya, misalkan dengan membuat ketentuan bahwa semua perusahaan dan/atau BUMN asuransi di Indonesia wajib melakukan reasuransi terhadap perusahaan reasuransi yang telah kokoh tersebut. Sehingga dapat menjadi perusahaan reasuransi tersebut dapat berkembang terus dengan struktur permodalan yang kokoh.

One response to “Analisis Yuridis Kebijakan Merger dan Transformasi Izin Usaha PT ASEI Menjadi Perusahaan Reasuransi (Part 4)

  1. Pada akhirnya, Asei berubah nama menjadi Asei Re. Meski demikian, Asei masih bergerak dalam bidang asuransi, sehingga kepentingan nasabah tetap terjaga.
    Salam akademiasuransi.org

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s